Ya, mulai dari kasus Nazaruddin sampai munculnya kasus Mesuji, membuat saya sebagai warganegara negeri ini, semakin heran bahkan sampai sulit mempercayainya, kenapa sampai bisa terjadi serta serumit ini penyelesaiannya. Nazaruddin, sebagai bendahara umum dari partai pemenang pemilu 2009, tidak mungkin bertindak atas inisiatif sendiri dalam mengisi pundi-pundi partai dan untuk memperjuangkan kepentingan sang ketua umum, tanpa sepengetahuan dan izin dari sang ketua umum atau para petinggi partai demokrat lainnya. Nazaruddin menjadi bendahara umum partai demokrat, setelah Anas terpilih menjadi ketua umum dalam kongres partai demokrat di Bandung. Terpilihnya Nazaruddin sebagai bendahara umum (catt: sebuah jabatan strategis dalam partai), bukan merupakan suatu hal yang kebetulan, tapi karena sang ketua umum melihat kepiawaian/track record Nazaruddin dalam hal mencari dana khususnya.
Jadi apa yang dibeberkan Nazaruddin dalam proses persidangannya di pengadilan tipikor baru-baru ini, mengenai peranan/keterlibatan sang ketua umum dalam proses tender di kementerian pemuda dan olahraga untuk membangun wisma atlet khususnya di Hambalang, tidak mungkin mengada-ngada atau dikarang, hanya memang sulit untuk dibuktikan, karena hasil pembicaraannya tidak mungkin direkam, namanya juga rencana para petinggi partai. Dan pilihannya hanya ada 2 (dua), yaitu: pertama, mengusut tuntas apa yang dibeberkan o;eh Nazaruddin dalam persidangannya tersebut, mengenai peranan Anas dalam memenangkan PT.Adhi Karya, agar mendapatkan dana untuk menyuap para pengurus partai demokrat di daerah agar "memenangkannya" dalam kongres di Bandung dan kedua, ber-upaya untuk membungkam Nazaruddin atau sekalian "menghabisinya" agar partai demokrat beserta seluruh jajaran pengurusnya terselamatkan dan image partai tidak hancur, apalagi untuk menghadapi pemilu 2014 nanti.
Dalam kasus Mesuji, terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya pamswakarsa untuk menghabisi beberapa penduduk, seperti yang diungkapkan dalam video seorang mantan jenderal dalam kunjungannya ke DPR baru-baru ini.
Kejadian ini sangat terasa aneh, kenapa baru terungkap sekarang, padahal di wilayah/daerah Mesuji tersebut ada pemerintah daerah serta ada aparat penyidik (polisis. kejaksaan dan kehakiman), kenapa tidak diusut pada saat kejadian dan tidak ada laporan pada pemerintah pusat, sehingga tidak perlu heboh seperti saat ini, sampai perlu membentuk tim pencari fakta, baik dari lembaga DPR dan kementerian hukum dan HAM, alangkah aneh dan lucunya para penyelenggara negeri ini, seharusnya presiden segera menindak pimpinan lembaga yang harus bertanggung jawab , kenapa peristiwa/hal tersebut bisa terjadi dan tidak dapat diselesaikan secara cepat.
Memang banyak keanehan dan terlihat seperti tidak serius dari para penyelenggara proses pemerintahan di negeri ini dalam melakukan misi tugasnya, seperti yang di-amanahkan oleh rakyat.