Tanggal 9 Desember 2015 yang lalu adalah hari perhelatan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Dari informasi yang penulis dapatkan, ada 240 daerah yang turut meramaikan pesta demokrasi tersebut, terdiri dari 7 provinsi dan 197 kabupaten/kota. Bahkan di hari “H-PILKADA” telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional (horeee, libur telah tiba..) agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
KPU dan Bawaslu yang bertugas sebagai penyelenggara harus siap melaksanakan tugas berat pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015, sebab hal tersebut terbilang menjadi kebijakan pemerintah yang masih baru. Metode pemilihan kepala daerah ini dikenalkan untuk pertama sekali pada tahun 2005 yang dilaksanakan secara langsung namun tidak serentak atau terpisah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Program Pilkada Serentak tahun 2015 ini adalah tahap pertama dari rangkaian Program Pilkada Serentak yang dilakukan berkesinambungan hingga tahun 2023. Kira-kira 12 tahun yang akan datang, yaitu tepatnya pada tahun 2027 pemerintah sudah siap dalam posisi pelaksanaan program PILKADA Serentak secara Nasional. Jadi, seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi, 410 Kabupaten dan 98 Kota melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan, tidak ada daerah yang tertinggal satu atu terpencil pun.
Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak, hari Rabu kemarin berjalan dengan sukses. Hanya saja masih ada 5 daerah yang tertunda, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado karena masih terbelit masalah hukum. Meskipun penulis tidak ikut nyoblos langsung karena domisili sebagai tempat tinggalnya tidak tidak ada pemilihan kepala daerah, tapi tidak luput dari pemberitaan di media.
Minus kerusuhan selama Pilkada berlangsung dan partisipasi masyarakat tergolong tinggi. Dua hal tersebut cukup membuktikan pernyataan dari pemerintah kita bahwa memang Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015 berjalan dengan lancar, sukses dan baik. Meskipun masih ada 5 daerah yang tertunda, tapi 219 daerah telah berhasil melaksanakannya.
Penulis secara pribadi bersyukur kepada pemerintah dalam hal ini KPU, Bawaslu dan seluruh kompenen isntansi terkait dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam menyukseskan penyelenggaran pesta demokrasi tanggal 9 Desember 2015. Karena dengan suksesnya penyelenggaraan program pemerintah tersebut berarti pemerintah telah melaksanakan salah satu unsur dari Good Governance, penyerapan anggaran terserap dengan baik dan stabilitas politik berjalan aman.
Semoga ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi kinerjanya. Jangan dulu berbangga hati, karena ke depan tidak menutup kemungkinan tantangan akan lebih berat. Terus berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan PILKADA yang bersih, transparan, professional baik, tertib dan aman.
