Mohon tunggu...
Nanang Dwi
Nanang Dwi Mohon Tunggu... Freelancer - Tinggal di Bojonegoro

Menulis untuk kemajuan bersama

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Jadikan Data BPS, DTKS dan SDGs sebagai Acuan Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem Bojonegoro 2021

15 November 2021   15:54 Diperbarui: 15 November 2021   16:30 289
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dokumentasi Pemkab Bojonegoro

Bupati Anna Mu'awanah tekankan validasi data kemiskinan ekstrem makin akurat. hal ini guna menentukan kebijakan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro sesuai sasaran.

Sebagai bentuk komitmen Pemkab Bojonegoro bersama 25 Kepala desa gelar deklarasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem tuntas 2021. Yang digelar di Pendopo Malowopati Jl. Mas Tumapel No 1 Bojonegoro, Senin (15/11/2021).


Hal  yang utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem 2021 adalah dengan verifikasi dan intervensi data, yang selanjutnya diberikan kepada Camat dan Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terkait. Untuk pelaksanaan pilot project penanganan kemiskinan ekstrem mendasarkan pada data DTKS, verikisasi dan validasi terkait data kemiskinan ada beberapa yang dapat diperoleh yaitu data makro dari BPS dimana data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 12,87 % atau sebanayak 161.000 jiwa."namun karena data ini bersifat makro dan hanya sampling, maka dari BPS tidak bisa secara detail,"ucap Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnandaka Tjatur P.


Sumber rujukan lainya melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dirilis oleh Kementerian Sosial, dimana data ini menunjukkan 40 % terbawah penduduk Indonesia. Dan penggunaan rujukan data SDGs. Hingga saat ini rujukan data yang digunakan untuk pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan ekstrem adalah data DTKS.

Lanjut Kusnandaka Tjatur P menjelaskan Mengingat dari sekian data yang diterima tidak ada persamaan, maka pemadanan data oleh Dispenduk akan kita serahkan ke Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk diberikan Program Penanganan. Maka tekad dan komitmen bersama perlu kita bangun, peningkatan akselerasi dan sinergitas dari tingkat pemerintah desa hingga daerah.

Sementara itu, Bupati Anna Mu'awanah meminta untuk seluruh pihak khususnya 25 desa yang diberikan intervensi agar membangun sinergitas dan komitmen bersama dalam mensukseskan pengentasan Kemiskinan Ekstrem, mengingat Bojonegoro ditunjuk langsung oleh Wapres RI sebagai Role Model bersama 4 Kabupaten lain di Jawa Timur.


Saat ini Bojonegoro sedang fokus untuk memaksimalkan program mensejahterakan masyarakat melalui berbagai sektor seperti sektor kesehatan dengan program UHC, sektor pendidikan melalui program beasiswa dua sarjana satu desa, beasiswa saintis, beasiswa semester akhir.

Adapun program sosial lainya seperti Fasilitas bagi warga seperti RTLH yang diberikan intervensi dengan Program ALADIN dan lmasih banyak yang lainya.
"Kita Optimis tahun 2021, Penanganan Kemiskinan Ekstrem dapat dituntaskan," jelas Bupati Anna.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun