Pemilu 2019, Pemilu yang Bermartabat

Pemilu yang damai, bersih, dan bermartabat, juga jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, bukan semata-mata tanggungjawab Parpol dan KPU Pusat dan Daerah, namun juga seluruh elemen bangsa; jadi merupakan tanggung jawab bersama, bukan lembaga-lembaga tertentu saja. Hal tersebut merupakan simpulan dari pernyataan Bawaslu dan Polri pada Seminar Kebangsaan di Gedung MPR 16 Oktober yang lalu.

Oleh sebab itu, Bawaslu dan Polri telah mempersiapkan diri, bahkan bersama KPU, telah melakukan simulasi pencoblosan, termasuk tentang  keamanan pemilih dan TPS, serta perhitungan suara.

Menurut Kabagintelkam Polri Komjen. Pol. Drs. Lutfi Lubihanto, M.M, jumlah TPS yang mencapai delapan ratus ribu lebih TPS di seluruh Indonesia, kota dan desa, dengan perbedaan waktu, tentu pada waktu pencoblosan dan perhitungan suara, bisa hingga lewat tengah malam bahkan subuh; dengan itu perlu antisipasi terjadi gangguan keamanan. Sementara itu, kesiapan Bawaslu, menurut Ketua Bawaslu Abhan, S.H, pada Pemilu 2019, (akan) menempatkan satu petugas Bawaslu di setiap TPS.

Selain hal-hal di atas, ada harapan publik agar sebelum Pemilu 2019 atau pada masa kampanye, Bawaslu dan Polri perlu menyelesaikan hal-hal yang bersifat hoaks dan ujar kebencian, serta pengarahan massa untuk menggagalkan hasil Pemilu; termasuk hoaks dan ujar kebencian yang diucapkan oleh Anggota DPR/MPR. Hal tersebut ditanyakan oleh Opa Jappy (saya) ke Kabagintelkam Polri Komjen. Pol. Drs. Lutfi Lubihanto, M.M,  dan Ketua Bawaslu Abhan, S.H. Tiga hal di atas, kini dan sementara terjadi, dan terus menerus berlangsung. Sehingga, jika tidak segera diatasi, maka akan merusak Pemilu 2019.

Menjawab pertanyaan adanya hoaks, ujar kebencian, serta pengarahan massa untuk menggagalkan hasil Pemilu, termasuk hoaks dan ujar kebencian yang diucapkan oleh Anggota DPR/MPR, Kabagintelkam Polri Komjen. Pol. Drs. Lutfi Lubihanto, M.M,  mengatakan bahwa, "Polri akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Khususnya tentang pengarahan massa, Polri memantau sejak dini, bahkan sejak direncanakan." Sedangkan menurut Ketua Bawaslu Abhan, S.H, "Belajar dari Pilkada DKI 2017, Bawaslu tidak (akan) mengikuti kemauan tekanan massa. Oleh sebab itu, akan bekerja sama dengan Polri, serta bertindak sesuai perangkat hukum yang ada."

Great.

So, kembali ke awal Pemilu sebagai usaha pembentukan (kembali) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, bukan pemecah belah bangsa.

Opa Jappy | Relawan Indonesia Hari Ini Memilih Jokowi - IHI MJ