Namun, sebetulnya, cukup bannyak dukungan publik terhadap JK agar menjadi Jokowi-JK Dua Perioden atau Jokowi-JK berlanjut, namun mereka lebih banyak diam. Hal tersebut terjadi, karena publik cenderung 'menyerahkan' proses politik dan pilihan calon wapres untuk Pilpres 2019 pada Jokowi dan Parpol pendukungnya. Mungkin hanya komunitas We Love NKRI Community yang berani terang-terangan mendukung JK sebagai Cawaprs Jokowi pada Pilpres 2019.
Dukungan terhadap JK tersebut terbukti dengan We Love NKRI Community mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 26 Jul 2018, serta meminta MK segera memproses dan mengabulkan Gugatan Pak JK demi kepentingan bangsa dan negara NKRI. Selain itu, menurut Ketua Komunitas We Love NKRI, Ganjar B. Pramowo, "Sebagai Kaum Awam Warga Negara lndonesia hari ini berkepentingan mengajukan permohonan agar gugatan Jusuf Kalla segera diproses dan dikabulkan oleh MK untuk kepentingan Bangsa dan Negara."
Hal tersebut dengan pertimbangan, menurut Ganjar B Pranowo, "Adanya kebersamaan Jokowi-JK melakukan terobosan pembangunan infrastruktur keseluruh pelosok NKRI, bila duet Jokowi-JK berlanjut maka hasilnya akan luar biasa pada lima tanun ke depan. Dan juga investor dari Luar  Negeri dan local, tidak ragu melakukan invesatsi di seluruh pelosok NKRI."
Pertimbangan Kelanjutan Proses Pembangunan dan Stabilitas
Ada catatan menarik dari Jusuf Kalla yaitu, "Memang saya sendiri secara pribadi telah menyatakan akan istirahat dan kasih kesempatan untuk yang muda-muda. Namun (ada) perkembangan yang lain di luar kepentingan pribadi saya, yaitu perkembangan tentang pemerintahan yang membutuhkan suatu keberlanjutan untuk stabilitas."
Tentang kelanjutan proses pembangunan, keberadaan JK (lepas dari sejumlah besar kartel bisnisnya) dan Tim Ekonomi Jokowi-JK cukup membuat investor Luar Negeri (dan juga Lembaga Peminjam/dan juga Penjamin utang LN) melakukan investasi di Indonesi.
Selain itu, jika gugatan JK ke MK disetujui, maka terbukan peluang untuk menjadi Capres atau pun Cawapres. Namun, ini perlu hati-hati, jika JK tidak berpasangan dengan Jokowi pada Pilrpres 2018. Â Jika ada pemisahan antara Jokowi dan JK maka JK akan menjadi Matahari ditempat lain dan jika itu terjadi maka akan ada head to head antara Jokowi dan JK dan itu tidak produktif untuk bangsa.
Juga mengenai pernyataan JK tentang 'menjaga stabilitas;' ini perlu dicerna secara cermat. Kita, anda dan saya, tidak boleh menutup mata tentang 'sisa-sisa kisruh politik pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu, suatu model 'kebrutalan Pilkada' yang dianggap berhasil menghancurkan musuh politik. Â Nah, model seperti itu lah, yang kemungkinan dipakai pada Pilres 2019.
Pada saat itu, sosok JK ada dan tetap ada. Hanya JK lah yang mampu meredam semua jenis penolakan-penolakan dari pihak lain terhadap JKW-JK. Suatu contoh sederhana, pada sikon sekarang, ada semacam trend (dari lawan politik dan oposisi Pemerintah), semuanya menyalahkan (dan menyebut nama) Jokowi; namun  tidak satupun yang menyinggung nama JK.Â
Mereka dengan mudah mencaci pemerintah, semuanya menyalahkan Jokowi, tapi tidak ada yang berani menyebut nama JK, artinya lawan dan kawan politik Jokowi saat ini sangat, sangat, dan sangat segan terhadap JK. Selain itu, menurut saya, JK adalah supporting dan back up terhadap Jokowi untuk kedepan.
##
