Isyarat dari Jusuf  Kalla
Selasa, 24 Juli 2018, di Istana Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan bahwa,
"Memang saya sendiri secara pribadi telah menyatakan akan istirahat dan kasih kesempatan untuk yang muda-muda. Namun (ada) perkembangan yang lain di luar kepentingan pribadi saya, yaitu perkembangan tentang pemerintahan yang membutuhkan suatu keberlanjutan untuk stabilitas
Usulan agar saya bersedia maju cawapres bukan datang tiba-tiba. Ada sejumlah pembicaraan-pembicaraan yang intinya ingin ada kelanjutan pemerintahan yang lebih baik ke depan. Namun, saya menyadari adanya ketentuan batasan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden, tapi saya menilai ada penafsiran yang berbeda terkait pasal tersebut.
Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, saya setuju menjadi pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilahan Umum, yang menyatakan bahwa, calon presiden dan wakil presiden bukankah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode."
Dukungan Publik
Memang berkembang di are publik, yang sudah tidak sabar menanti nama Cawapres Jokowi, menyodorkan banyak nama. Misalnya Eben Taka dari Bekasi, ketika dihubungi melalui WA, menyebut nama Sri Mulayani, dengan alasan, "Jokowi (dan Indonesia) membutuhkan ekonom yang memiliki pandangan pergerakan ekonomi dunia." Â Sementara itu, Robbynson Soei, orang Indonesia yang tingga di USA, menyebut Mahfud MD, Airlangga Hartato, dan Sri Mulyani.
Berbeda dengan David Pella dari Kupang NTT, menyatakan bahwa, "Moeldoko, melihat kondisi sosial dan politik saat ini, beta ra yang paling penting adalah menjaga keberlangsungan pembangunan dan stabilitas Sosial dan Politik. kalau latar belakang Militer, apalagi sebagai mantan Panglima TNI, maka beliau punya modal politik, konsolidasi Internal TNI untuk mengamankan wilayah teritorial NKRI, ditambah dengan sudah disyahkannya UU anti terorisme, maka TNI diberikan kekuatan tambahan dalam kerangka pencegahan bersama Polisi.Â
Visi pembangunan Jokowi sangat cukup dan mumpuni. tidak perlu wakil yang datang dari kalangan ekonomi. Visi dan program pembangunan Jokowi perlu dijaga keberlangsungannya. Pilihan hanya bisa jatuh pada Moeldoko. Di samping itu dalam pengamatan saya Pak Moeldoko bisa diterima di semua level strata politik, baik Agamis maupun Nasionalis."
Ya. Ada banyak pendapat dan kehendak publik tentang siapa yang mendampingi Jokowi pada Pilpres RI Tahun 2019. Semua nama yang datang dari area public, baik, unggul, dan hebat pada bidang masing-masing.
