Meminta DPRD DKI Jakarta untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Lho, kapan negeri menjadi Negara Agama!? Jika tuntutan ini dilakukan, mka bingungnglah negeri. (Hampir) Semua agama mempunyai Kitab Suci dan berisis ayat-yata suci; lalu, jika semua ayat menjadi utama dan pertama, serta di atas Konstitusi, maka kacaulah negeri. Sebab, semua agama, atas nama keadilan yang diperjuangkan agama, inginkan mereka yang utama. Oleh sebab itu, dari pada ribut, dalam rangka mengatur dan pengaturan berbangsa serta bernegara, maka maka lebih penting junjung tinggi konstitusi. Sebaliknya, pada hubungan dengan Tuhan (yang diwujudnytakan dalam hidup serta kehidupan setiap hari), maka ayat suci lah yang diutamakan. Orang yang gunakan teks-teka suci yang penuh damai dan perdamain, akan menunjukan cara dan perilaku hidup yang cinta damai serta perdamaian. Pertanyaannya, FPI menggunakan ayat suci mana!?
Meminta DPRD DKI Jakarta mendukung KMP di DPR RI untuk menerapkan Pilkada lewat DPRD yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Tak perlu dibahas; karena tujuannya jelas, dalam rangka menghilangkan aspirasi rakyat atau publik.
Mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih mengedepankan pembangunan moral dan spiritual dibanding fisik semata. Lho, ini malah cukup aneh. Katanya, FPI dibentuk dalam rangka membela dan membina umat, artinya ada funssi lain, selain demo-demo, serbu menyerbu, sweeping, protes pembangunan tempat ibadah, mereka membina iman umat agar tak menyimpang dari kehendak Allah seperti dinyatakan dalam Quran. Lalu, mengapa meminta Gubernur dan Wagub mengedepankan pembangunan fisik!? Negara, pada umumnya, hanya membuka jalan dan menunjang sarana, jadi ormas keagamaan seperti FPI lah yang melakukan bina spiritual. Tanya, sudahkah FPI lakukan itu!?
Dari semua yang di atas; agaknya FPI asal menulis tuntutan, tanpa mempertimbangkan dengan akal yang sehat; atau memang itu adalah hasil pemikiran sehat dan normal mereka. Jadi, betul kata Pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menilai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sangat layak menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Ia berintegritas, mempunyai kemampuan untuk memimpin Jakarta. Apalagi secara hukum dan politik ia berhak menjadi Gubernur DKI. Oleh karena itu, orang yang menolak Basuki untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah orang tidak waras.
Kalau alasan mereka menolak Basuki karena ia non Muslim, ya mereka yang menolak saja pergi dari Indonesia. Orang yang rasis seperti itu tidak cocok tinggal di Indonesia, karena Indonesia negara plural yang dijamin Pancasila dan UUD 1945.”
Arbi mengatakan seperti itu terkait FPI yang berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, dengan tema, “Tolak Ahok” atau menentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Arbi, ”FPI adalah sekelumit manusia Indonesia.Oleh karena itu, tidak perlu dihiraukan. Kalau mereka demo mengganggu ketertiban umum serta rasis polisi harus tangkap dan adili mereka sesuai hukum yang berlaku. Yang dipilih menjadi pemimpin saat ini adalah orang berintegritas dan berani seperti Basuki. Bukan karena agamanya mayoritas atau minoritas. “Yang korupsi dalam pengadaan Kitab Suci itu beragama mayoritas. Malu dong,” Tapi, FPI punya malu atau tidak!
Entahlah
Opa Jappy - Depok, Jawa Barat
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H