Implementasi Program SDGs Negara Mongolia

Mongolia merupakan sebuah negara yang terletak di tengah tengah Asia tengah dan utara, berukuran 1.486 mil dari barat ke timur dan maksimumnya 782 mil dari utara ke selatan. Luas daratan mongolia setara dengan negara-negara di eropa barat dan tengah, dan terletak pada kisaran garis lintang yang sama. Ibukota negaranya Ulan Bator, yang berada di bagian utara tengah negara itu. Letak mongolia terkurung di antara Rusia di utara dan Tiongkok di selatan, sejauh dari lautan manapun. Negara ini memiliki iklim kontinental, dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang pendek. Keanekaragaman pemandangannya yang luar biasa sebagian terdiri dari dataran tinggi stepa, semi gurun, dan gurun. Meskipun di bagian barat dan utara terdapat pegunungan tinggi yang rindang, kemudian adanya cekungan bertabur danau. tiga perempat wilayah mongolia terdiri dari padang rumput yang menjadi tempat tinggal sejumlah besar ternak penggembalaan yang merupakan ciri khas negara ini. WIlayah yang tersisa terbagi rata antara hutan dan gurun tandus, dengan hanya sebagian kecil lahan yang ditanami tanaman. dengan jumlah penduduk kurang dari tiga juta jiwa, mongolia merupakan salah satu negara dengan rata-rata kepadatan penduduk rendah diantara negara manapun di dunia. 

Pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan melindungi bumi, dan memastikan bahwa tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian kesejahteraan. Ke-17 SDG memiliki sifat terintegrasi mereka mengakui bahwa tindakan di suatu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain. dan bahwa pmbangunn harus menyeimankan berkelanjutan sosial, ekonomi dan linkugan. Negara-negara di dunia sudah berkomitmen untuk mempromosikan kemajuan bagi mereka yang paling tertinggal MDGs  juga dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, AiDS, dan diskriminasi terhadap perempuan. Adanya kreativitas, pengatin d, dan teknologi dan sumber daya keuangan di seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai SDGs dalams setiap kesempata.

Kebijakan pemerintah Mongolia terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa memastikan inklusi dan perlindungan lingkungan, karena sebelumnya pemerintah mongolia mengambil kebijakan tanpa analisis komprehensif mengenai penyebab polusi udara secara ekonomi dan sosial, serta keterbatasan dana yang tersedia, alokasi sumber daya yang tidak efektif, dan lemahnya pemantauan, sehingga tidak akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, solusi yang diberikan ialah menggabungkan kohesi dan koordinasi lintas sektoral partisipasi dan kerjasama. Adanya pendekatan sistematik yang digunakan untuk analisis polusi udara sebagai model yang tepat untuk diadaptasi dan diterapkan pada pembangunan sektor lainnya. 

Kebijakan dan program yang saat ini di fokuskan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tantangan besar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pertumbuhan ekonomi mea mongolia masa lalu tidak dapat dipertahankan karena fluktuasi harga komoditas dunia dan ketergantungan negara tersebut terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan PDB tahunan menurun dari 7,9 persen tahun 2014 menjadi 2,4 persen pada tahun 2015, dan menjadi 1,2 persen pada tahun 2016. Menurut Bank Dunia, selama dua tahun terakhir perekonomian tumbuh membaik karena harga komoditas dunia, adanya peningkatan produksi di bidang manufaktur dan jasa, serta kuatnya investasi di bidang pertambangan. Dalam al indeks daya saing, mongolia berada di peringkat 104 (2015/2060 dari 140 negara, dan 101 (2017/2018) dari 137 negara. Mengkipun adanya kemajuan yang dicapai mongolian di antara negara-negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi, tetapi tetap saja adanya kemiskinan yang terus berlanjut, pengangguran yang berkepanjangan, dan kesenjangan yang semakin parah, sehingga menghambat kemajuan negara ini. 

Kemiskinan yang terjadi di negara mongolia dalam indeks pembangunan Manusia di negara ini meningkat sebesar 20,5 persen, meningkat dari 0,589 menjadi 0,741. Namun, indeks pembangunan manusia yang disesuaikan dengan ketimpangan adalah 0,639 pada tahun 2017, lebih rendah dari indeks keseluruhan, yang mencerminkan jergan sebesar 13,7 persen karena ketimpangan dalam tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nilai IPM perempuan  pada tahun 2017 adalah 0,70. sedangkan NIlai IPm laki-laki adalah 0,733 sehingga menghasilkan nilai indeks pembangunan gender sebesar 1,023 dan menempatkannya ke dalam kelompok 1 (indeks lebih tinggi), perempuan masih belum terwakili secara setara di tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pembuatan dan kekerasan berbasis gender masih menjadi perhatian. Selama 20 tahun terakhir, angka kemiskinan yang tidak turun di bawah 20 persen, satu dari tiga orang dianggap miskin. Ini menunjukan kemiskinan merupakan masalah yang sudah mengakar terus menerus.Dalam manfaat pertumbuhan ekonomi belum menghasilkan pemilihan mata pencaharian yang lebih naik, dan peluang kerja belum meluas. bahkan pada tahun-tahun pertumbuhan produk domestik bruto yang pesat, tingkat pengangguran belum turun terutama dalam kalangan generasi muda. 

Pemerintah mungka harus mengadopsi pendekatan dalam mtk dan melaksanakan kebijakan penggunaan dan menciptakan kerangka kelembagaan. Penerapan Visi Pembangunan berkelanjutan Mongolia 2030, namun karena lemahnya kerangka peraturan dan proses terkait MDGs berkontribusi terhadap inkonsistensi antara kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, sektoral dan lokal. Hal ini, berdampak buruk kepada kesinambungan, integrasi, kelengkapan kebijakan pembangunan serta implementasi SDGs secara bertahap dan efektif. Untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan implementasi kebijakan negara, serta memperjelas peran dan tanggung jawab terdapat kebutuhan untuk mengamandemen undang-undang tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan. 

Namun, pemerintah Mongolia belum mampu mengembangkan strategi pembiayaan terpadu dalam mobilisasi sumber daya untuk implementasi MSDV-2030 dan SDG, karena kurangnya kohesi antara  perencanaan jangka menengah dan penganggaran kementerian sektoral dan praktik yang ada saat ini dalam menentukan target jangka  menengah. Selain itu, adanya alasan kurangnya estimasi biaya yang tepat terlalu optimis anggaran sektoral yang diusulkan oleh kementerian. Hambatan lainnya ialah duplikasi fungsi DNA dan kementerian keuangan serta lemahnya mekanisme regulasi untuk memastikan konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran. 

Dari 244 indikator SDG yang direkomendasikan secara global, ada 233 indikator yang diterapkan di MOngolia, sementara 11 indikator tidak relevan di mongolia. Terutama dalam mengatasi polusi udara yang menjadi masalah utama dalam negara Mongolia. Mongolia merupakan negara dengan kondisi yang ekstrim, suhu turun hingga -40 celcius, sehingga memerlukan pemanasan dalam ruangan pada rumah dan bangunan lainnya selama delapan bulan dalam setahun.  ketergantungan yang besar terhadap batu bara untuk energi, sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan energi. batubara telah menjadi bahan bakar pilihan untuk pemanasan dalam ruangan, terlebih lagi masyarakat miskin, karena tidak terjangkauan dan ketersediaannya baru baru mentah mempunyai dampak negatif yang ignifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ditambah dengan ekonomi yang sempit, isu polusi ini menjadi topik sehari-hari di kalangan masyarakat. Tingkat polusi di mongolia berada di tingkat ke 6 dari 73 negara dengan polusi tertinggi dan Ulan Bator menduduki peringkat 5 dari 62 ibu kota yang dinilai memiliki kualitas udara terburuk. Sehingga mongolia menjadi negara dengan resiko tinggi penyakit pernapasan, sakit jantung, dan jantung. Selain itu polusi udara juga merusak tanaman dan hewan. Faktor-faktor  yang menyebabkan polusi udara yang tidak terkendali disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan industri pertambangan batubara, urbanisasi, pemanas kompor rumah tangga dengan polusi meningkatnya permintaan energi, peningkatan jumlah transportasi. . kualitas memburuknya kualitas udara menjadi tantangan pembangunan yang mencakup berbagai sektor di mongolia. permasalahan yang berkaitan dengan polusi udara harus diselidiki dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Sejauh ini tindakan yang dilakukan pemerintah mencakup kebijakan dan tiger pengurangan polusi masih kurang, hal-hal ini belum di kadi dalam kombinasi kemiskinan, kesenjangan, pendapatan, lapangan pekerja permasaya, serius terhadap kesehatan manusia energi, infrastruktur pembangunan perkotaan, produksi, perubahan iklim, air, dan tanah. 

Maka dari itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah mongolia dalam mengatur pembiayaan kegiatan pencemaran udara dengan merevisi dan penegakan ukuran dan standar dan pemerintah perlu berinvestasi lebih banyak dalam bidang teknologi dan infrastruktur yang bersih, serta meningkatkan masyarakat tentang bahaya polusi udara dan mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan untuk mengurangi nya. Beberapa penerapan SDGs yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi polusi udara di negara Mongolia: 

1.  SDG 3 ; Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan