PKS yang mengusung partai bersih dan peduli (diluar kasus mantan presiden PKS) sebagai sampel bahan diskusi politik berapa (piro dalam bahasa jawa).
Politik berapa sudah menjadi budaya di dunia pencalegan. Berani berapa untuk mendapat nomor urut jadi 1, habis berapa untuk jadi legislatif, dan dapat berapa setelah menjadi legislatif.
PKS partai terakhir yang mengumunkan besarnya dana kampanye. PKS pula yang memiliki dana kampanye nomor 3 terkecil dibanding partai lainnya.
Gerindra Rp 144 M
Demokrat Rp 135 M
PDIP Rp 130,8 M
PAN Rp 86 M
Golkar Rp 75 M
PKB Rp 53,5 M
PPP Rp 45 M
PKS Rp 32 M
PBB Rp 29,1 M
PKPI Rp 19 M
"Total Rp 32 miliar," kata staf bendahara PKS Marwan gunawan usai melaporkan dana kampanye PKS di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (27/12/2013)
Sumbangan caleg @ Rp 300juta X 494 orang = Rp 12 milyar
Dana caleg Rp 18,7 milyar
Sumbangan orang lain Rp 430 juta
Kas partai RP 930 juta
Yang menjadi pertanyaan setiap caleg dibebani dana pencalonan Rp 300 juta. Uang Rp 300 juta bukan jumlah yang sedikit. Jika pinjam ke bank dengan cicilan Rp 7,5 juta perbulan, tahun kelima hutang tersebut baru lunas. Jika pencalonan sukses dan akhirnya berhasil menjadi legislatif, uang cicilan Rp 7,5 juta perbulan tidak ada artinya. Namun jika gagal menjadi legislatif cicilan Rp 7,5 juta perbulan selama lima tahun merupakan beban musibah perekonomian caleg gagal.
Caleg berjudi denga berani berapa, habis berapa, dan akan mendapat berapa setelah menjadi legislatif. Tidak hanya partai putih maupun partai hitam semua sama saja berjudi dengan politik piro (berapa).
Selama sistem politik berapa masih digunakan di perpolitikan di Indonesia, korupsi akan tetap langgeng di bumi pertiwi ini.
