Peter Ravn
Jonan :
"PSO memang diprioritaskan untuk KRL dan KA ekonomi jarak dekat karena KA-KA itulah yang digunakan sebagian besar warga beraktivitas sehari-hari, sehingga, diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan kereta yang pada akhirnya mengurangi beban jalan raya. (8/3/2014)
Subsidi Tiket KA Ekonomi tidak Diberikan karena ada APBN-P 2014
Mangindaan :
“Kalau memang mau naik jangan naiknya sampai 100 persen, tetapi sesuai inflasi saja, kalau kenaikan sesuai inflasi tak ada masalah, tidak begitu terasa," (23/6/2014).
Jonan :
“Pemerintah enggak ngasih subsidi, saya enggak peduli. You mau ngasih syukur, enggak ya alhamdulillah, pemerintah itu ngasih PSO, itu yang butuh pemerintah kok. Itu (subsidi) kan alat propaganda pemerintah,” (30/6/2014)
“Final enggak final itu tanya Menteri Perhubungan. Dia ngasih PSO (public service obligation) enggak, kalau enggak ada (PSO), ya sudah kita jual biasa (harga normal),” (30/6/2014).
Mangindaan :
"Saya minta tahan dulu bukan hanya kereta api, tapi untuk semua moda walaupun avtur naik, tapi saya minta lebaran ini jangan dinaikkan dulu, kalaupun ada naik, saya minta bertahap, jangan langsung 100 persen. Saya lebih cenderung ke sosial masyarakatnya, kalaupun naik setelah Lebaran saya minta jangan sekaligus naik tinggi,"
"Jangan dulu dinaikkan, tidak usah didramatisir, ini mau lebaran jangan main-main lah, kasian rakyat ini saya minta jangan dulu," (2/7/2014).
Dari dialog diatas, ada benang merah antara kepentingan mikro (PT. KAI) dan kepentingan makro (pemerintah RI).
Sebagai seorang Negarawan harusnya pejabat memiliki wawasan yang komperhensif, tidak hanya teori di bangku kuliah aja, faktor-faktor yang menjebabkan keunggulan komparatif moda transportasi kereta api.
Mari kita tunggu dialog selanjutnya Negarawan kita ini.
Salam
