Dengan adanya sistem informasi pemerintah desa selangkah lebih maju dalam publikasi RPJM, RKP, APBDes dan LKPJ serta dokumen lain yang menjadi hak publik. Meninggalkan paradikma lama dalam pengelolaan informasi dokumen publik sebagai terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Kemudahan informasi memudahkan masyarakat melakukan pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja kepala desa serta jajarannya. Partisipasi warga tidak sekedar musyawarah perencanaan, melainkan berperan aktif mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa dari awal sampai akhir.
Selain mengunakan media berupa baliho, koran, dan papan informasi, pemerintah desa sudah harus bergerak memanfaatkan perkembangan teknologi komonikasi dan informasi on line. Dengan Smart Phone masyarakat mengetahui akuntabilitas anggaran melalui aplikasi di play store serta mendapatkan informasi langsung pada websait dan fecebook. Dengan demikian akuntabilitas anggaran desa berbasis teknologi informasi menjadi pilihan yang mudah, murah, cepat dan efektif. Â
Ketika hal ini dilakukan sudah tentu pemerintah desa selangkah lebih maju dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah desa membangun paradikma baru pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel dengan membentuk sistem informasi yang diketahui publik. Selain itu, membuka akses terhadap dokumen desa untuk setiap warga yang membutuhkan. Â
 Spirit otonomi desa serta legitimisasi kekuasaan melalui demokrasi desa memberikan keluasaan penuh melakukan inovasi di bidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Kepala desa dituntut menciptakan pemerintahan demokratis dan good governance dengan sentuhan inovasi dan kreatifitas. Mendorong keberlangsungan akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas legalitas, dan akuntabilitas evaluasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Sehingga terbentuk rasa saling percaya, pengakuan terhadap prestasi dan pemerintahan yang bersih.
