Pemimpin merupakan orang yang sangat dibutuhkan dalam suatu substansi sosial. Tanpa pemimpin, suatu substansi sosial akan hancur lebur dan akan berjalan tanpa arah.
Ibarat seekor hewan, suatu substansi sosial tidak akan berjalan tanpa kepala. Realita ini dapat kita temukan di semua institusi-institusi sosial. Di negara kita misalnya, tanpa seorang pemimpin, roda pemerintahan akan anjok.
Namun, meskipun terdapat seorang pemimpin dalam suatu institusi, hal itu tidak bisa menjamin bahwa pemerintahan akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas sejak dahulu hingga saat ini telah menunjukan kinerja buruknya di mana-mana.
Sejarah telah membuktikan bahwa merekalah yang bertanggungjawab atas banyak kegagalan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat dewasa ini bersikap mawas diri terhadap figur-figur politik yang mengakui diri mereka sebagai pemimpin ideal.
Di antara ketatnya pertarungan politis yang menggeliat antara kaum oposisi dan koalisi yang menduduki pemerintahan, endorsement tentang seorang sosok pemimpin ideal yang diimpikan oleh setiap masyarakat merupakan suatu medan pertempuran terpanas yang saat ini sedang menyita banyak perhatian.
Panasnya pertarungan politis dewasa ini, bahkan sempat mengubah wajah dimensi sosial-politik bangsa kita. Karakteristik kepemimpinan seorang pemimpin yang seharusnya merupakan suatu hal otentik, malah semakin hari semakin dibuat-buat. Hal inilah yang dinamakan dengan politik pencitraan.
Menarik apa yang diungkapkan Sidik Pranomo tentang politik pencitraan di laman Republika, “Alih-alih memperlihatkan kelemahan, justru kerap dengan beragam cara, operasi pencitraan kerap dilakukan demi menempatkan seorang figur politik seolah menjadi ‘manusia-setengah-dewa’ tanpa cela”.[1] Hal ini menunjukan bahwa pesta demokrasi yang semestinya didorong oleh urgensitas hajat hidup bangsa dan negara, malah terlaksana menjadi sebuah panggung kontestasi curang beberapa figur politik yang berniat memperoleh tampuk kepemimpinan.
Karakter kepemimpinan yang ideal merupakan salah satu titik preferensi masyarakat dalam kontestasi lima tahunan di negeri ini. Antara gaya karismatis dan gaya diplomatis, ataupun antara gaya otoriter dan gaya moralis, masyarakat semakin dibuat bingung: gaya kepemimpinan apakah yang ideal dan cocok untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia? Hal ini menimbulkan perdebatan sengit yang terus menerus menjejali ruang publik.
Masyarakat dewasa ini sudah tidak sama bodohnya dengan masyarakat di masa lalu. Sistem pendidikan yang sedemikian intensif dan teknologi yang memengaruhi masyarakat zaman now, membuat warga masyarakat semakin kritis.
Tak hanya menuntut pemimpin yang pro rakyat seperti yang dicita-citakan masyarakat di masa lalu, masyarakat zaman now juga menuntut pemimpin tahu berpolitik. Dia harus mampu menjalin interaksi dan hubungan kerja sama dengan siapapun dan dengan cara apapun demi menegakan pemerintahan yang aman, adil dan sejahtera.
Presiden ke-7 RI: Pemimpin Ideal?
