Seorang menteri kemarin memberi alasan bahwa mobil Camry sering ngadat. Oleh sebab itu seolah Camry tak layak dan ada alasan ganti Crown Royal Saloon. Anda percaya? Ah, sifat politikus dan tukang obat kadang memang begitu dekat.
Toyota Camry (Kanmuri, bhs Jepang; mahkota) adalah termasuk mobil eksekutif pilihan dan terpercaya. Kalau sampai ada seorang menteri mengatakan seperti di atas, maka sekurangnya ada tiga kemungkinan tidak beres. Pertama, menterinya. Kedua, memang mobilnya. Ketiga, perawatannya. Kemungkinan butir kedua, silakan Toyota menjawab. Kemungkinan pertama dan ketiga, publik dan eksekutif pengguna Camry bisa ikut menilai pernyataan sang menteri.
Kebetulan, musim panas kemarin saya kemana-mana dari Jakarta sampai Bandung, dibawa Mas Agus -seorang eksekutif, istrinya bankir salah satu bank swasta besar- dengan Camry seri sama dengan mobil menteri kabinet lalu. Membelah tol Cipularang, mobil ini melesat nyaman dengan suspensi prima. Kesan saya, soal comfort mobil ini bahkan lebih unggul dari Volvo seri 40 milik saya. Nyaman dan kekedapan suara luar juga oke. Ketangguhan mesin Toyota? Dunia sudah tahu. Lantas, kalau sampai mobil Camry Pak menteri sering ngadat? Mungkin harus diaudit dengan akurat. Misalnya, apakah mobil dirawat dengan benar sesuai anggaran tersurat?
Lepas dari itu, dalih Camry sering ngadat juga seharusnya tidak cukup kuat menjadi argumen untuk naik kelas ke versi lebih berat, Crown Royal Saloon. Tak meyakinkan, mengada-ada. Daripada Camry , lebih baik mengaku saja bahwa memang tidak punya visi berhemat, visi lingkungan, apalagi ingat rakyat. Pengangguran, kemiskinan dan menggunung utang negara US$ 167,86 miliar (Rp 1.602,86 triliun) semua tak dirasa. Presiden juga baru saja bertekad bahwa Indonesia akan mereduksi emisi karbon hingga 26% pada 2020 (G-20 Summit Pittsburgh, COP-15 Kopenhagen), tapi kabinetnya malah ramai-ramai memakai mobil ber-cc besar boros BBM, hehehe. Nilai kepercayaan pada tekad presiden direduksi oleh kabinetnya sendiri.
Di Negeri Belanda, tekad mereduksi emisi karbon itu diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan keteladanan nyata, antara lain mobil dinas menteri harus berlabel D sampai A, hemat BBM. Hanya Perdana Menteri, atas alasan keamanan, dibebaskan dari ketentuan ini. Selain itu sudah galib menteri kabinet Belanda meneruskan mobil dinas bekas pendahulunya. Contoh: Menkeu merangkap Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Wouter Bos memakai mobil bekas Menkeu Gerrit Zalm. Menteri Urusan Pemuda dan Keluarga merangkap Waperdam Andre Rouvoet meneruskan mobil bekas Sekretaris Negara Clemence Ross. Mengapa di Indonesia ganti kabinet, ganti pejabat, selalu ganti mobil dinas? Sekadar catatan kecil akhir tahun, semoga menginspirasi.
