Menjelang pilpres sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia yang baik mempersiapkan diri dan menentukan pilihan dalam pilpres nanti sebagai sarana memilih siapa yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan Negara tercinta ini. Oleh karena itu tentu kita tidak boleh sembarang memilih, harus memilih pilihan yang tepat yang membawa lebih banyak manfaat dan dampak buruk yang minimal. Pada tanggal 27 Juni kemarin BEM UA mengadakan acara dialog publik menuju pilpres yang dihadiri mahasiswa UA sendiri yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur-unsur organisasi kemahasiswaan yang ada di UA termasuk BEM KM FKUA dan BEM-BEM fakultas lainnya serta badan semi otonom dan unit kemahasiswaan lainnya, dan juga unadangan umum bagi mahasiswa yang bukan perwakilan serta mahasiswa dari universitas lain. Ada dua tema yang diangkat yaitu politik berintegritas dan pemimpin berintegritas yang keduanya mengundang ahli-ahli, seperti KPK dan guru besar UA sendiri dalam menyajikan paparannya mengenai kedua tema tersebut. [caption id="" align="aligncenter" width="525" caption="terlihat Busyro Muqoddas, SH., M.Hum. (paling kiri), Prof. Ramlan Subakti, MA., Ph.D (tengah) dan moderator, Joko Prasetyo (paling kanan) tengah mengisi dialog sesi pertama mengenai politik berintegritas "][/caption] Konsep ini cukup berbeda dengan konsep ITB dan UI yang menghadirkan kedua calon dan memberi kesempatan mereka berkampanye lebih ke ranah politik praktis, dan UA sendiri menghindari model tersebut dan lebih prefer ke ranah kajian ilmiah dan ahli. Sejatinya, hal inilah yang disampaikan ketua BEM UA, Bintang Gumilang dalam sambutannya dimana sebelumnya dia meminta maaf karena apda awalnya memang dia berniat mengundang timses kedua calon yaitu pak Anies Baswedan dan Mahfud MD, tetapi setelah berdiskusi lebih lanjut dia mengurungkan niat dan lebih memilih bahwa kampus harus tidak terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu acara pemaparan visi misi dari kedua timses calon diganti dengan dialog pemimpin berintegritas yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Suhartono Taat Putra, dr., MSyang beliau sendiri sudah mendapat paparan mengenai visi dan misi kedua calon serta direktur kemahasiswaan UA Eko Supeno. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan hymne airlangga.Setelah itu dilakukan pembacaan "idealisme kami" sebagai gambaran bentuk idelaisme mahasiswa khususnya mahasiswa universitas airlangga. Setelah itu sambutan dari ketua BEM UA, perwakilan rektorat yang diwakili oleh wakil rektor III, Prof. Soetjipto, dr., Ph.D., dimana beliau menyampaikan bahwa pihak UA punya kepentingan untuk mengetahui mengenai buku putih 8 agenda antikorupsi presiden dan wakil presiden 2014-2019 yang akan dibahas pada sesi pertama dengan tema politik berintegritas. Setelah sambutan dari wakil rektor III UA acara memasuki sesi pertama, dengan tema politik berintegritas yang berisi juga diseminasi buku putih: 8 agenda antikorupsi presiden dan wakil presiden 2014-2019. Sesi pertama yang bertema tema politik berintegritas yang berisi juga diseminasi buku putih: 8 agenda antikorupsi presiden dan wakil presiden 2014-2019 diisi oleh Busyro Muqaddas, SH., M.Hum. sebagai perwakilan KPK dimana sekarang beliau menjabat sebagai wakil ketua KPK dan pernah menjadi ketua KPK sebelumnya. Selain itu pembicara kedua adalah Prof. Ramlan Subakti, MA, Ph.D sebagai guru besar FISIP UA dan pernah menjabat sebagai wakil ketua KPU 2004. Pada sesi pertama ini dimoderatori oleh saudara Joko Prasetyo yang tengah menjabat sebagai Menko Internal BEM UA. Sesi pertama diawali paparan pembukaan dari Busyro Muqoddas mengenai buku putih: 8 agenda antikorupsi presiden dan wakil presiden 2014-2019. Seperti yang diketahui korupsi kebanyakan terjadi akibat sistem yang entah sengaja atau tidak membuka celah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terlebih kasus korupsi sekarang telah menjerat berbagai background pejabat mulai dari pejabat daerah hingga pusat, eselon I dan II serta di berbagai lembaga menteri, dpr bahkan ketua MK. Oleh karena itu pada strategi pencegahan korupsi pada pembahasan periode III ini lebih kea rah konseptual untuk melakukan pencegahan melalui sistem. Dimana sumber-sumber korupsi ini sendiri berasal dari APBN dan APBD yang biasanya berbentuk dana bansos, sumber daya alam dan dana hibah. Hal ini tercermin dalam berbagai riset yang telah dilakukan oleh KPK. Seperti dalam riset mengenai izin minerba (mineral dan batu bara) sebanyak 4000 NPWP di Indonesia bermasalah. Setelah itu KPK memanggil beberapa kepala daerah yang terdapat masalah perizinan tersebut. Setelah itu salah satu kabupaten berjanji akan melakukan kroscek selama sebulan dan hasilnya sebanyak 85 perizinan minerba pun dicabut. Ini baru satu kabupaten, belum satu Indonesia. Terbayang kan bagaimana korupsi ini menggerogoti negara kita. Apalagi banyak kasus korupsi yang bertujuan menjual kekayaan alam kita kepada pihak asing.Dari sini dapat diketahui betapa ideologi nasionalisme kebanyakan pejabat yang terjerat kasus korupsi sudah hilang dengan rela menjual kekayaan negaranya kepada asing tanpa peduli nasib anak-cucunya.Buku putih tersebut disusun dari studi berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK secara induktif dan berdasar dari data primer yang tak terbantahkan serta diolah dari berbagai diskusi akademis dan teoritik akhirnya melahirkan 8 agenda antikorupsi tersebut yang menjadi saran bagi presiden dan wakil presiden kedepan. Selain sebagai tujuan pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem, buku tersebut bertujuan untuk membuat demokratisasi kebijakan publik dan ekonomi dimana pada saat era sekarang, era pemerintahan SBY hal tersebut kurang dirasakan.Jadi buku itu merupakan rekomendasi KPK untuk presiden dan wakil presiden kedepannya. Semua janji-janji para capres dan cawapres sekarang yang manis akan terlihat ketika penunjukan kabinet dan jabatan-jabatan strategis apakah akan menunjuk orang-orang yang kompeten dan bersih atau malah menunjuk orang-orang bermasalah dan terindikasi korupsi. Bila pemerintahan selanjutnya tetap menunjuk orang-orang bermasalah, maka KPK siap melawan dengan menangkap orang-orang tersebut, bila pemerintahan selanjutnya siap bekerja sama maka KPK siap membantu dan me-backup pemerintahan selanjutnya dengan membantu membenahi sistem pemerintahan selanjutnya agar tidak ada celah untuk korupsi. Selanjutnya Prof. Ramlan juga mengomentari tentang buku tersebut dimana secara umum buku tersebut bagus dan strategis.Mengapa strategis? karena peran presiden sendiri yang tidak hanya sebagai kepala Negara, tetapi juga kepala pemerintahan dimana hanya pemerintah lah yang dapat mengajukan RAPB, yang tidak bisa dilakukan oleh DPR dan seperti yang diketahui sebelumnya APBN merupakan sumber korupsi. Apalagi seperti yang disebutkan sebelumnya celah korupsi berasal dari sistem yang kemungkinan sengaja dibuat sejak awal, sejak perencanaan termasuk pada rancangan anggaran. Kelemahan program di Indonesia khususnya dari perencanaannya mempunyai ciri khas, yaitu pertama tidak ada perencanaan implementasi dan langkah-langkah pelaksanaan program yang jelas. Kebanyakan hanya sekedar improvisasi dan tidak terencanakan dengan baik. Berbeda dengan yang dirasakan oleh pengalaman profesor di Negara lain. Ketika beliau kuliah di amerika dan mengambil kerja sambilan beliau juga sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus dikerjakan dengan jelas dan detail. Selain itu ketika beliau mendapat undangan ke Malaysia ketika menjabat di KPU, pegawai selevel supir yang menjemput beliau bahkan sudah memiliki langkah kerja yang jelas.Implementasi, merupakan kelemahan perencanaan program pemerintahan di Indonesia yang membuat anggaran bengkak dan menjadi celah korupsi.Kelemahan kedua adalah tidak adanya perencanaan langkah penanggulangan pada situasi yang memburuk dan tidak berjalan lancar. Pada kesempatan lain ketika beliau berkunjung ke Thailand yang ternyata macet juga kondisinya seperti di kota-kota di Indonesia, pihak penyelenggara sudah mempunyai rencana cadangan bila terjadi masalah ini dengan menyediakan sepeda motor di tengah jalan agar tamu hadir tepat saat acara di mulai. Dari sini mereka sudah melakukan perencanaan secara menyeluruh termasuk pada situasi yang terburuk sekalipun. Jadi mereka punya rencana pencegahan, tidak seperti pada Indonesia yang bila ada masalah akhirnya hanya melakukan improvisasi atau sambil jalan sehingga akhirnya anggaran membengkak dan ujung-ujungnya keluarlah dana talangan yang jelas menjadi sumber dan celah korupsi. Terakhir dan yang paling fatal dari kelemahan perencanaan program di pemerintahan Indonesia adalah tidak adanya evaluasi.Evaluasi penting untuk menilai apakah program berjalan efektif dan mencapai target.Sehingga bila kurang sesuai harus diperbaiki atau bahkan diganti programnya agar tercapai hasil yang jelas dan nyata.Bahkan target yang jelas dan terukur dari awal tidak ada, apalagi adanya evaluasi. Semua hal-hal inilah yang menjadi celah korupsi pada perencanaan anggaran dan dapat menjadi bentuk korupsi by design. Selain itu ada kelemahan dalam pembagian tugas pada masing-masing kementrian dan badan-badan Negara.Dimana tidak ada pembagian yang jelas mana yang merupakan ranah Negara, swasta dan masyarakat.Hal inilah yang membuat banyak program pemerintah yang tidak efektif, seperti koperasi yang seharusnya masuk ke ranah masyarakat.Selain itu tidak jelas adanya pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah terlebih pada era otonomi daerah sekarang. Pada saat beliau dan MIPI (masyarakat ilmu pemerintahan indonesia) berkunjung ke kementrian dalam negeri untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang pembagian tugas pusat dan daerah, dimana ternyata pada awal pertemuan menteri dalam negeri gamawan fauzi telah memaparkan semua gagasan dan saran yang akan disampaikan MIPI. Tetapi kenyataannya banyak rencana tersebut yang tidak berjalan malah di pusat menambah satu pejabat lagi yang seharusnya berkurang karena ada pembagian antara pusat dan daerah.Selain itu tidak adanya pengertian yang jelas antara harta dan fasilitas publik dan harta pribadi.Sehingga penggunaan mobil dians untuk keperluan pribadi sudah dianggap tidak masalah.Dan hal ini tercermin pada persentase anggaran dimana pada banyak daerah malah anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai.Sehingga terjadi birokrasi yang bersifat melayani diri sendiri bukan melayani public. Selain itu profesor juga mengapresiasi  pembahasan tersendiri dalam buku tersebut mengenai partai politik. Karena partai politik merupakan sumber korupsi selama ini.Melalui partai politik lah jabatan publik dan pemerintahan dapat dipegang. Pengaturan dana partai politk sjaa sudah bermasalah dan tidak seimbang. Partai politik yang mempunyai peran yang besar bagi Negara ternyata hanya dibiayai 108 rupiah per suaranya oleh Negara. Oleh karena itu parpol pun juga harus melakukan pemotongan gaji wakil-wakilnya berkisar 25-35%. Hal ini jauh dari kebutuhan anggaran partai jangankan fungsi kaderisasi fungsi operasional sehari-hari saja sudah tidak mencukupi. Sehingga sumber dana kebanyakan dari swasta yang membuat partai-partai mudah dipegang oleh orang yang mempunyai uang. Selain itu pada perencanaan anggaran partai-partai melakukan manipulasi agar mendapat dana, sehingga muncul istilah partai kartel seperti partai-partai di negara eropa, tetapi di Indonesia illegal dan lewat jalur belakang tidak transparan seperti di Negara eropa. Selain itu partai sekarang tidak demokratis dalam penerapannya malah lebih personalistik dan oligarki.Sehingga orang-orang yang kompeten malah tidak bisa berperan banyak dalam partai. Oleh karena itu profesor Ramlan menyarankan perlunya dibentuk UU mengenai Partai politik untuk membenahi masalah finansial yang harus seimbang antara anggaran dari Negara, swasta dan iuran anggota.Selain itu perlu adanya demokratisasi partai.Kewenangan KPU juga perlu ditambah untuk dapat melacak segala bentuk kampanye partai dan membatasi dan mengatur bentuk kampanye partai.Sehingga kaderisasi partai berjalan dnegan baik dan muncul kader partai yang baik dan kompeten.Selain itu perlu adanya pengumpulan UU pemilu menjadi satu.Selain efektif dan mengurangi banyak biaya, UU ini juga bertujuan mengurangi jumlah partai.terkahir yang paling penting adalah menekankan adanya evaluasi publik setiap kebijakan dan program pemerintah sehingga program dan kebijakan pemerintah lebih jeals hasilnya dan efektif tidak sia-sia. Terakhir Busyro Muqaddas menyetejui semua yang dikatakan oleh professor Ramlan,dan menambahkan sebenarnya masih ada harapan dibalik banyaknya kasus korupsi yang menjerat para birokrat, elit dan privat.Beliau percaya masih banyak orang baik dan berintegritas, hanya saja yang pelaku korupsi memegang kekuasaan bahkan ketua dari para negarawan. Sebagai KPK dan masyarakat kita harus membantu dan mendukungpara pejabat tersebut agar tidak terjerumus ke jurang korupsi bukan malah acuh tak acuh. Disini KPK membantu dengan melakukan edukasi politik ke berbagai elemen pejabat baik pusat dan daerah serta masyarakat tentunya agar tidak terjerumus ke perbuatan korup dan mencegah terjadinya perbuatan tersebut.Sebagai penutup Bustro Muqoddas menegaskan sekali lagi bahwa KPK siap mengawal pemerintahan kedepan bila tidak bisa bekerja sama maka KPK siap menangkap, bila bisa bekerja sama KPK akan siap membantu menutup kebocoran pad asistem yang membuat celah korupsi. Sesi 2 yang dilaksanakan setelah istirahat, sholat jumat dan makan siang diisi oleh Prof. Dr. Suhartono Taat Putra, dr., MS yang beliau sendiri sudah mendapat paparan mengenai visi dan misi kedua calon serta direktur kemahasiswaan UA Eko Supeno yang bertema pemimpin berintegritas. Dimana dibahas mengenai kriteria pemimpin berintegritas.Eko Supeno sendiri sebagai pembicara pertama menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang berintegritas seperti bijaksana, antusias, dan lainnya.Sementara Profesor Taat sebagai ketua umum masyarakat neurosains Indonesia, beliau menegaskan pemimpin yang berintegritas harus memiliki otak yang sehat bukan sekedar normal. Sehingga pemimpin tersebut tidak hanya berpikir apa yang dia dapat tetapi apa yang dapat ia berikan kepada bangsanya. Pada sesi ini ada satu pernyataan yang menarik dari profesor Taat saat sesi Tanya jawab.Beliau menyatakan bahwa instrument bangsa Indonesia sedang digeser dan diganti.Seperti pancasila sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab hendak diganti dengan HAM yang bukan berasal dari Indonesia. Masalah tempat prostitusi dolly akan cepat selesai bila kembali ke pancasila. Perbedaan mencolok antara sila ke-2 dan HAM adalah adanya keseimbangan kewajiban dan hak bukan hanya menuntut hak saja.Selain itu bhineka tunggal ika yang hendak diganti dengan pluralism.Pluralism adalah paham dimana semua perbedaan adalah benar, sementara bhineka tunggal ika adalah paham dimana perbedaan dan keragaman bersatu dan saling melengkapi.Dari sini saja makanya sudah mulai diganti dan digeser. Dari dialog publik menuju pilpres ini cukup mencerahkan dan memberi banyak pengetahuan baru dan banyak pertimbangan dalam memilih calon pemegang estafet kepemimpinan Negara dan bangsa tercinta ini. Pandangan dari berbagai latar belakang ahli cukup memberi bekal banyak bagi para mahasiswa untuk bijak dalam memilih. Terakhir mungkin merangkum dari semua isi dialog publik menuju pilpres dapat tergambar dari slogan pada marchindise yang dibagikan bagi peserta yaitu pilih yang jujur dan tentu saja sesuai tema dari dialog ini adalah dukung penerapan politik berintegritas dan pilih pemimpin yang berintegritas. Noryanto Ikhromi Staf Kastrat BEM KM FKUA diterbitkan juga pada website BEM KM FKUA : bem.fk.unair.ac.id http://bem.fk.unair.ac.id/berita/124-duet-kpk-dan-guru-besar-ua-bahas-langkah-presiden-selanjutnya-untuk-menerapkan-politik-berintegritas.html