Biodiesel atau energi bersih mulai banyak diperbincangkan di Indonesia. Apalagi pada akhir tahun lalu, pemerintah sudah mulai menjalankan implementasi biodiesel (B30).
Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajaranya agar segera mengembangkan bahan bakar biodiesel ini menjadi B50 pada tahun 2021. Tak hanya itu, program biodiesel juga akan terus dikembangkan hingga menjadi B100.
Meski begitu, adanya pandemi covid-19 sempat membuat banyak pihak cemas atas kelanjutan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) tersebut. Ditambah adanya penurunan konsumsi biodiesel hingga 8 persen pada semester I 2020 (Aprobi, 2020).
Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan terus melanjutkan pengembangan biodiesel di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mendorong percepatan penerapan biodiesel.
"Banyak pihak menanyakan kelanjutan proyek strategis nasional biodiesel yang sudah berjalan 2 tahun secara baik dan pelaksanaanya dikebut di Indonesia," kata Airlangga dalam diskusi yang bertajuk "Biodisel Pascapandemi Covid-19, Lanjut atau Terhenti?" sebagaimana disiarkan oleh CNBC Indonesia, Kamis, 30 Juli 2020.
Dia mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara produsen sawit terbesar di dunia  punya posisi strategis dalam menentukan peta bisnis sawit global. Indonesia memproduksi lebih dari 50 juta ton CPO per tahun.
Oleh karenanya, kita memiliki sumber bahan baku yang melimpah. Pengelolaan sawit ini untuk bahan bakar akan membantu menekan ketergantungan impor BBM, dan otomatis akan menghemat penggunaan anggaran negara.
Melalui mandatori biodiesel ini, penghematan devisa dari implementasi B20 dan B30 cukup besar. Pada tahun 2018 penghematan itu sebesar Rp 26,67 triliun, kemudian tahun 2019 sebesar 43,81 triliun, dan tahun ini diperkirakan mencapai Rp 63,39 triliun.
Tapi ada satu persoalan yang mengganjal dari energi hijau ini adalah tingginya biaya produksi. Sehingga, harga keekonomiannya masih kalah bersaing dengan bahan bakar fosil.
Begitu pula dengan D100 ini, harga CPO masih tinggi, belum lagi harga katalisnya. Apalagi untuk pasokannya harus bersaing dengan kebutuhan baku produk konsumsi pangan maupun non-pangan.
