Mohon tunggu...
Herman R. Soetisna
Herman R. Soetisna Mohon Tunggu... -

Pelopor ergonomi industri terapan di Indonesia untuk peningkatan level K3, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan peningkatan "quality of working life" ini -katanya- pernah bersekolah di Teknik Industri ITB, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, dan Université Louis Pasteur, Strasbourg-France. Sekarang Om-G [G=Ganteng, hehehe jangan protes ya...], bekerja sebagai dosen di ITB dan Peneliti Senior di Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi di ITB. Untuk yang ingin mengontak Om-G, silakan kirim e-mail via hermanrs@ti.itb.ac.id Wass, HrswG.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Artikel Utama

Tidak Mudahnya Penuhi Keinginan DPR untuk Verifikasi Pemilik KTP yang Telah Dikumpulkan Teman Ahok

7 Juni 2016   08:29 Diperbarui: 7 Juni 2016   23:32 2870
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ngemeng-ngemeng, setelah baca artikel yang ditulis oleh Edi Susanto di Kompasiana.com 06 Jun 2016 kemarin yang berjudul “Ahok, Berterimakasihlah pada DPR”, lha kok Om-G jadi ikut-ikutan mikir nih, padahal mah Om-G bukan Ahok lover ataupun Ahok hater... Tapi ini mah kepingin sharing aja, memangnya napa, gak boleh?

Dan lagi, Om-G mah tidak bermaksud untuk memihak salah satu pihak, lha wong di KTP Om-G mah nggak ada gambar Monasnya kok ya.... Setuju? Mikirnya yang sederhana saja sih, nggak ilmiah-ilmiahan, wong Om-G mah bukan pakar kok, baik dalam bidang politik ataupun statistik... Yang kepikiran oleh OM-G itu adalah: berapa orang petugas ya yang diperlukan untuk melakukan verifikasi faktual secara sensus tersebut?

Secara gampangan, yang gak ada dasar ilmiahnya, ataupun apalagi didukung pengalaman lapangan, barangkali anggap saja masing-masing petugas bisa ditargetkan 15 alamat. Lalu secara optimistik katakanlah di satu alamat ada 2 KTP yang harus diverifikasi, jadi satu petugas = 30 KTP per hari (misalnya 2 KTP itu adalah suami-istri; eh terlalu optimis nggak ya satu alamat = 2 KTP? Agaknya iya deh, baca lanjutannya di bawah ini).

Trus kalau orangnya sedang kerja, apa "dikejar" ke alamat kantor? Mudah nggak ya, untuk tahu si pemilik KTP ngantornya di perusahaan apa, dan di mana alamatnya? Rasanya di KTP tidak ada informasi itu deh... Nanya ke Pak RT pun belum tentu dia tahu... (dan mungkin saja Pak RT-nya juga sedang kerja...). Atau jangan-jangan si empunya KTP sedang bekerja di toko, di pasar, atau jadi pedagang keliling. Nah susah ’kan, ngejar-ngejarnya?

Yah, target 30 KTP per hari per petugas agaknya harus direvisi lagi deh.

Kenapa? Lha kalaupun sensusnya dilakukan ke kantor-kantor, mungkin saja istrinya sih di rumah, atau di kantor yang lain... Lagi pula, orang yang sedang meeting misalnya, apa bisa diganggu begitu saja oleh si petugas sensus. Belum lagi, mungkin saja orangnya sedang dinas luar (dalam kota, luar kota, luar negeri) atau sedang liburan...

Jadi, bagaimana dong? Bagaimana kalau targetnya diturunkan menjadi 15 KTP/petugas/hari? Masih ketinggian? Ah anggap saja segini deh ya, wong ini mah cuma berandai-andai...

Mudahkah petugas sensus yang datang ke rumah untuk ketemu si penghuni rumah (yang adalah pemilik KTP yang akan diverifikasi)? Jangan-jangan yang bersangkutan sedang ke warung, sedang potong rambut di salon, atau sedang nganter anaknya ke sekolah. Apa perlu disusul ke warung, ke salon, atau ke sekolah anaknya? Lha bagaimana caranya supaya tahu yang bersangkutan ada di mana? Atau ditunggu saja sampai yang bersangkutan pulang ke rumah? Atau besok-besok balik lagi ke situ? Ya ujung-ujungnya mah sami mawon, target jumlah KTP yang bisa diverifikasi petugas per hari mungkin harus direvisi....

Atau siapa tahu si pemilik KTP sedang berobat ke dokter atau sedang dirawat di rumah sakit... Belum lagi kalau di rumah tersebut ada anjingnya yang gonggongannya bikin takut si petugas sehingga dia memilih untuk melewatkan saja rumah tersebut.

Atau si penghuni rumah takut menemui petugas yang notabene adalah orang yang tidak dia kenal. Kalaupun si petugas memakai seragam, agaknya seragam ini harus disosialisikan dulu secara luas agar dikenal oleh masyarakat. Mudah-mudahan tidak sampai ada kasus di mana petugas gadungan melakukan tindak kejahatan kepada si empunya KTP yang ada rumah....

Trus, apa garansinya bahwa si petugas betul-betul datang untuk memverifikasi? Jangan-jangan dia enak-enakan ongkang-ongkang di rumah, trus nerima honor sambil senyum bahagia...

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun