TBII_Memahami Peluang dan Tantangan Perpajakan Controlled Foreign Corporation di Indonesi Pendekatan Teori Pierre Bourdieu

Peluang dan Tantangan Perpajakan Controlled Foreign Company (CFC) di Indonesia: Pendekatan Teori Pierre Bourdieu

Teori Pierre Bourdieu memberikan kerangka yang menarik untuk menganalisis dinamika perpajakan CFC di Indonesia. Bourdieu menekankan pada konsep-konsep seperti habitus, kapital, dan lapangan (field) untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam suatu sistem sosial.

Peluang Penerapan Teori Bourdieu pada Perpajakan CFC di Indonesia

1. Memahami Habitus Wajib Pajak:
   • Habitus kelas: Wajib pajak dari kelas atas cenderung memiliki habitus yang lebih menguntungkan dalam menghindari pajak, seperti akses ke perencana pajak profesional dan pengetahuan tentang celah hukum.
   • Habitus budaya: Budaya korporasi juga membentuk habitus wajib pajak. Perusahaan dengan budaya compliance yang kuat cenderung lebih patuh pada peraturan pajak.
2. Menganalisis Lapangan Pajak:
   • Dinamika kekuasaan: Memahami bagaimana hubungan antara wajib pajak, pemerintah, dan konsultan pajak membentuk dinamika kekuasaan dalam lapangan pajak.
   • Modal yang dipertaruhkan: Menganalisis jenis-jenis modal yang dipertaruhkan dalam perpajakan CFC, seperti modal ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Mengidentifikasi Strategi Perlawanan:
   • Habitus perlawanan: Memahami bagaimana wajib pajak mengembangkan strategi perlawanan terhadap peraturan pajak, seperti transfer pricing atau pembentukan struktur perusahaan yang kompleks.
   • Modal perlawanan: Menganalisis jenis modal yang digunakan wajib pajak untuk melawan peraturan pajak, seperti modal sosial (koneksi dengan pejabat pajak) atau modal budaya (pengetahuan tentang hukum pajak).

Tantangan Penerapan Teori Bourdieu pada Perpajakan CFC di Indonesia

1. Kompleksitas Konsep: Konsep-konsep Bourdieu seperti habitus dan lapangan cukup abstrak dan sulit untuk diukur secara kuantitatif.
2. Konteks Indonesia: Konteks sosial dan budaya Indonesia yang unik mungkin memerlukan penyesuaian terhadap teori Bourdieu.
3. Keterbatasan Data: Data yang tersedia tentang perilaku wajib pajak dan dinamika lapangan pajak mungkin tidak cukup lengkap.

Implikasi bagi Kebijakan Perpajakan

• Pendekatan yang Holistik: Kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya.
• Penguatan Kapasitas: Perlu ditingkatkan kapasitas aparat pajak dalam memahami perilaku wajib pajak dan strategi penghindaran pajak yang kompleks.
• Kolaborasi Multidisiplin: Perlu adanya kolaborasi antara ahli pajak, sosiolog, dan psikolog untuk merancang kebijakan yang efektif.
• Pendidikan Pajak: Pendidikan pajak perlu ditingkatkan untuk mengubah habitus wajib pajak agar lebih patuh pada peraturan.
• Penguatan Transparansi: Peningkatan transparansi dalam proses perpajakan dapat mengurangi ruang untuk praktik penghindaran pajak.

Contoh Penerapan

• Studi Kasus: Melakukan studi kasus pada perusahaan multinasional yang memanfaatkan skema CFC untuk mengidentifikasi strategi yang mereka gunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka.
• Survei: Melakukan survei terhadap wajib pajak untuk memahami persepsi mereka tentang peraturan pajak CFC dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka.
• Analisis Diskursif: Menganalisis wacana publik tentang perpajakan CFC untuk memahami bagaimana isu ini dikonstruksi secara sosial.

Teori Bourdieu menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami fenomena perpajakan CFC di Indonesia. Dengan memahami habitus, lapangan, dan modal yang terlibat, kita dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil. Namun, penerapan teori ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan kolaborasi lintas disiplin.

sumber gambar : modul dosen Prof Apollo

Strategi Mengubah Habitus Wajib Pajak Menuju Kepatuhan

Mengubah habitus wajib pajak merupakan tantangan yang kompleks, namun bukan tidak mungkin. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah:

1. Pendidikan dan Sosialisasi Pajak yang Intensif

• Mulai dari usia dini: Menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak sejak pendidikan dasar.
• Media yang beragam: Menggunakan berbagai media, baik konvensional maupun digital, untuk menyampaikan pesan pajak secara menarik dan mudah dipahami.
• Kampanye berkelanjutan: Melakukan kampanye pajak secara terus-menerus dengan tema yang bervariasi.
• Kerjasama dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat: Memanfaatkan pengaruh tokoh agama dan masyarakat untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya membayar pajak.