Gubernur adalah pejabat pelayan rakyat, sekaligus pemimpin bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak di Pemerintah provinsi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI, Ahok terinspirasi dan berpedoman pada ajaran bijak Confucius, antara lain :
- Pemimpin harus lurus
Pemimpin lurus maka bawahannya tidak berani tidak lurus. Akar permasalahan terbesar bangsa ini adalah KORUPSI. Untuk melawan kejahatan korupsi tidak bisa hanya dengan kampanye “KATAKAN TIDAK PADAhal KORUPSI”. Disamping membangun sistim anti maling, yang penting adalah teladan pucuk pimpinannya. Seorang pemimpin harus lurus. Tidak menerima suap dan harus berpihak pada kebenaran. Diberbagai kesempatan, Ahok selalu mengatakan pentingnya pembuktian terbalik kekayaan pejabat/penyelenggara negara.
Wacana ekstrim Ahok tentang rekonsiliasi nasional. Warga negara yang tidak bisa membuktikan asal muasal hartanya tidak boleh menjadi pejabat penyelenggara negara. Dan KPK tidak hanya sekedar mencocokkan LHKPN tapi juga menyelidiki asal muasal harta yang dilaporkan.
Hal ini bisa menjadi entry point, bangsa ini menuju ke arah yang benar karena NEGARA DIURUS OLEH ORANG-ORANG YANG LURUS.
- Pendidikan tanpa diskriminasi
Pendidikan tidak mengenal pengkotak-kotakan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena nasib masing-masing keluarga tidak sama maka negara harus hadir. Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah peran pemerintah mengadministrasi keadilan sosial di bidang pendidikan. Kebijakan terbaru Ahok, KJP untuk pembiayaan kuliah di perguruan tinggi negeri adalah sebuah lompatan sejarah. Menjadikan siapa saja warga Jakarta yang kurang beruntung mempunyai harapan dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang tertinggi.
Selain pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan adalah modal utama bangsa Indonesia memiliki daya saing terhadap bangsa-bangsa lain.
- Warga harus memiliki lahan/ladang agar sejahtera
Urusan tanah di Jakarta sangat mahal begitu juga pajaknya. Baik pajak pembuatan sertifikat karena ada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ahok membangun kesepahaman dengan BPN untuk melakukan pembenahan carut-marut pertanahan di Jakarta. Melalui kebijakan satu peta dan deregulasi urusan pembuatan sertifikat.
Kebijakan membebaskan dan penangguhan pembayaran BPHTB pembuatan sertifikat untuk yang pertama kali akan sangat menolong masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan pas-pasan. Semakin banyak tanah bersertifikat, menjadi jelas kepemilikannya maka permasalahan pertanahan di DKI menjadi semakin tertib.
Dengan tanah yang bersertifikat, masyarakat memiliki ‘lahan’ yang menjadi peluang untuk mengembangkan usaha.
Selain pembebasan BPHTB, Ahok menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 0 untuk harga NJOP dibawah Rp. 2 milyar. Dan akan ditingkatkan lagi batasan nilainya untuk tahun-tahun mendatang. Menurut Ahok, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kebijakan peninggalan kolonial. Yaitu kebijakan menarik upeti dari rakyat. Sudah semestinya dievaluasi agar terwujud keadilan antara warga yang mampu dan tidak mampu.
