Partai Golkar Belum Tentu Jahat, Partai Lain Belum Tentu Baik

Partaidibentuk oleh kumpulan orang-orang dengan ideologi politik yang sama untuk meraih kekuasaan bertujuan mewujudkan Republik Indonesia yang Sejahtera. AD/ART semua partai peserta Pemilu di Indonesia mempunyai tujuan yang mulia untuk negara dan bangsa.

Dari Partai-partai senior yang ada antara lain Golkar, PDIP & PPP, harus diakui bahwa Partai paling modern saat ini adalah partai Golkar. Tidak ada pengkultusan tokoh atau individu serta afiliasi pada kelompok tertentu. Mestinya Golkar dapat menjadi Partai nasionalis ideal yang dapat dikatakan sebagai representasi Bhinneka Tunggal Ika. PDIP dengan ideologi marhaen. Walaupun Partai nasionalis, PDIP tidak bisa lepas dari bayang-bayangSoekarno & darah birunya. Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem sebagai partai yang didirikan oleh mantan pentolan-pentolan Golkar, walaupun partai yang lahir setelah reformasi akan tetapi masih sangat identik dengan pendirinya. PKB, PPP & PBB Partai berbasis agama dengan pemilih tradisional dan kelompok NU. Partai berbasis agama dengan pengelolaan lebih modern adalah PKS. PKS dilahirkan oleh kalangan intelektual muda dan penggiat masjid. PKS didesain sempurna dengan tujuan tidak hanya selamat di dunia tapi juga selamat akherat.

Partai bisa diibaratkan sebuah mobil. Sesuatu yang dapat digerakkan kemauan si pengendara. Bagi pengendara maupun penumpangnya bisa berganti-ganti mobil yang dirasa lebih nyaman. Atau bahkan beli baru, jika mobil yang ada tidak sesuai dengan seleranya.

Harus kita telaah, apakah mereka yang keluar dari Partai Golkar karena mereka adalah orang-orang idealis? belum tentu. Apakah yang masih tetap bertahan di Partai Golkar adalah orang-orang jahat? belum tentu juga. Jika kader Golkar semua buruk, kenapa 70 juta rakyat Indonesia memilih JK. Jika PDIP terkenal sebagai Parpol oposisi dengan catatan korupsi lumayan tinggi, kenapa 70 juta rakyat Indonesia memilih Jokowi. Jika PKS adalah Partai dakwah berbasis agama, apakah pengurusnya pasti bersih & Islami?

Stigma parpol menjadi buruk adalah disebabkan bukan partainya akan tetapi karena kepentingan pribadi & kepentingan tersembunyi para elitnya yang lebih menonjol. Ibarat mobil dipercayakan kepada sopir yang ugal-ugalan.

Jadi, kita sebagai masyarakat harus bisa memilah-milah mana politisi yang baik dan yang buruk dengan melihat kinerja dan sepak terjang pribadi masing-masing tokoh/politisi. Kita tidak bisa menjudge politisi itu baik atau jahat dengan megeneralisir dari partai mana dia berasal. Sangat tidak adil menilai politisi itu tidak baik karena kebetulan dia kader parpol dengan stigma buruk orba. Atau menilai politisi itu idealis dan baik karena berasal dari parpol yang lahir pada orde reformasi.

Untuk bersama-sama membangun Indonesia, semestinya Jokowi-JK dalam menyusun kabinet tidak mengkotak-kotakkan darimana dia berasal. Kalau perlu kader-kader terbaik parpol yang ada diajak bersama-sama dalam kabinet. Disamping perlu dipertimbangkan bahwa kader-kader Parpol yang tergabung dalam koalisi Merah Putih banyak yang menjadi Bupati, Walikota & Gubernur sebagai kepanjangan tangan dan eksekutor kebijakan Pemerintah pusat. Lebih dari itu, negara ini bukan semata-mata milik Jokowi & pedukungnya akan tetapi milik semua warga negara Indonesia.

Pilihan kabinet hanya diisi oleh kalangan profesional, intelektual & akademisi belum tentu juga ideal. Mengingat tidak sedikit juga oknum-oknum akademisi, intelektual maupun profesional yang tidak baik. Penyusunan kabinet adalah didasarkan pada rekam jejak dan kemampuan, bukan sekedar gelar akademisi semata. Seseorang dengan gelar Profesor belum tentu bijak. Tidak sedikit intelektual dengan sederet gelar akademis tapi berwatak munafik & penjilat. Tidak segan dari mereka yang melacurkan dirinya.

Problem paling mendasar Pemerintahan bangsa kita adalah BIROKRASI. Lawan Pemerintahan Jokowi sebenarnya adalah bukan Partai Politik di Parlemen akan tetapi PARTAI BIROKRASI. Birokrasi adalah orang-orang pintar, sangat berpengalaman dan pandai menyesuaikan diri. Baik buruknya negara ini adalah sangat tergantung kinerja mereka. Korupsi para politisi tanpa diberikan peluang oleh birokrat juga tidak akan mungkin terjadi. Karena kewenangan administrasi dan eksekutor adalah birokrat.

Sangat perlu dipertimbangkan kabinet Jokowi-JK adalah representasi semua golongan dan parpol yang kompeten, bersih, punya leadership yang kuat dan berpengalaman di birokrasi minimal mempunyai pengetahuan yang cukup tentang birokrasi.

foto : harianjogja.com