Logika Awam: Siapa di Balik Kisruh Negeri Ini?

Dari semua kejadian, kisruh yang menghiasi media di negeri ini, dengan logikanya masyarakat bisa menyimpulkan sendiri. Siapa & ada pamrih apa dibalik semua ini. Dari mulai teroris, Kriminalisasi KPK, Mafia Pajak, Mafia Hukum, Kerusuhan sara, kisruh koalisi, kisruh PSSI, dll.

Kehidupan masyarakat yang semakin berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, kemiskinan, pengangguran, krisis energi, kasus-kasus hukum Century, mafia Pajak yang berpotensi menyeret lingkaran kekuasaan adalah penyebab kenapa mesti muncul segala hingar bingar pemberitaan media.

Dengan logikanya masyarakat mengambil kesimpulan benang merah rangkaian peristiwa2 yang terjadi selama ini. Hingar bingar itu adalah bertujuan menyedot perhatian serta diskusi publik. Seperti berita Teroris yang selalu muncul manakala ada kasus lain yang bersinggungan dg kekuasaan. Belakangan Teroris tidak lagi seksi untuk menyedot perhatian publik, berita Abu Bakar Baasyirpun tak pernah jadi head line. Maka kemudian munculah kasus Ahmadiyah & SARA. Pertanyaannya: Kenapa jaman Soeharto justru tidak ada teroris? Padahal belum ada Densus 88 yg mendapat bantuan dari luar negeri. Ono Opo???

Peran operator-operator seperti Dipo Alam dengan pernyataan kontroversialnya untuk mendeligitimasi peran kritis para agamawan,  boikot media menjadi isu tersendiri. Peran Satgas PMH dalam kasus Gayus & Mafia pajak, agar opini masyarakat fokus pada isu pengemplangan pajak oleh Bakrie tidak pada kasus kriminalisasi Susno Duadji, perusahaan-perusahaan BUMN & asing yang patut diduga juga berpotensi melakukan pengemplangan pajak. Bahwa kemudian Gayus ngomong tentang peran selama ini sesuai skenario Satgas & tantangan Golkar dibuka seterang-terangnya melalui angket pajak, maka dibuatlah skenario lain lagi. Diamnya si Deni Indrayana dg satgasnya & peran politisi Demokrat dengan pernyataan-pernyataan provokatif tentang isu reshufle, pecah kongsi koalisi yang semakin mengaburkan substansi & tujuan sebenarnya pengungkapan mafia pajak. Hal ini adalah indikasi bahwa kita sama sekali tidak boleh berharap kasus century, mafia pajak akan bisa tuntas. Operator lain adalah si Andi Malarageng dibantu KPPN & Dubes di Swiss menunggangi kisruh PSSI. Dalam RDPU Komisi X DPR sebenarnya kisruh PSSI dapat terurai dg penyelesaian kisruh yang lebih cepat (Kalau Mau). Komisi X dg kewenangannya siap memediasi komunikasi antara PSSI, Menpora, KONI, LPI & lembaga lain yg berkepentingan. Hasil keputusan komisi banding yang diterima PSSI bahwa semua balon gugur termasuk NH karena mantan NAPI, Keputusan FIFA tentang instruksi penyelenggaraan kongres dengan dasar Statuta FIFA adalah awal yang baik untuk menyelesaikan PSSI sesegera mungkin. Akan tetapi lagi-lagi publik harus tersita perhatiannya dengan manuver-manuver lain yang seolah-olah memperjuangkan sepak bola nasional yang difasilitasi Oknum Pemerintah. Pengakuan ketua KPPN bahwa mereka melakukan komunikasi intensif dg Dubes membuktikan Pemerintah tidak sekedar melakukan fungsinya sebagai Pembina Olah raga, tapi justru semakin membuat ruwet. Pertemuan Dubes dg presiden FIFA yang hanya menanyakan NH boleh maju gak pak? Adalah sangat naif. Emang Dubes gak ada kerjaan lain kok begitu semangatnya ngusrusi NH? Problem PSSI menjadi runyam dan semakin mbulet. Lagi-lagi rakyat pencinta bola dibuat bingung. Maunya Pemerintah itu apa? Rezim NH tinggal hitungan hari. Kenapa rakyat mesti diajak untuk selalu bermusuhan satu sama lain. Menumbangkan NH adalah perkara remeh temeh, kita kawal kongres. Keinginan publik penolakan terhadap NH, hasil komite Banding menggugurkan NH karena mantan NAPI & Instruksi FIFA jelas akan mempengaruhi Perwakilan PSSI daerah yang mempunyai hak suara, mereka tidak akan sebodoh itu mempertahankan NH.

Kita rakyat kecil hanya bisa berharap (Kalau boleh). Wahai para pemimpin! Sudahilah sinetron & cerita gak mutu yang kau buat, RAKYAT UDAH CAPE.