[caption caption="Pembukaan hutan (greenpeace)"][/caption]Polemik pro kontra pelaksanaan investasi Blok Masela terjawab sudah. Presiden Jokowi telah memutuskan pembangunan kilang Blok Masela dilaksanakan di darat. Sebelumnya untuk meredam kegaduhan polemik Blok Masela. Presiden Jokowi mengatakan akan di putuskan di tahun 2018. (sumber).
Dari kacamata politik, peta kekuatan kedua kubu pro dan kontra tidak berimbang. Kubu Offshore: Menteri ESDM, Wapres, Faisal Basri. Kubu Onshore: Menko Rizal Ramli, PDIP, Tokoh-tokoh masyarakat Maluku ditambah Adi Masardi, Alumni ITB kawan-kawan RR yang menjadi staff ahli. Pernyataan elit-elit PDIP, keputusan Presiden sejalan dengan sikap partai, mengonfirmasi bahwa PDIP ada dibelakang Kubu Rizal Ramli.(sumber)
Hitung-hitungan teknis dan ekonomis baik dari sisi investasi maupun penerimaan negara yang awalnya menjadi perdebatan utama, bergeser menjadi sangat politis. Ditambah lagi pernyataaan-pernyataan tokoh-tokoh masyarakat Maluku menjadi tekanan bagi Presiden Jokowi. Inilah yang paling menentukan.
Dibentuknya opini, bahwa pengembangan offshore sama dengan pro asing, sedangkan pro onshore adalah nasionalis menjadikan Presiden Jokowi pada posisi semakin sulit. Kalaupun offshore lebih feasible secara teknis ekonomis dan menguntungan negara, kecil kemungkinan Jokowi memutuskan pengembangan secara offshore. Pertimbangan eksploitasi Blok Masela bukan murah atau mahal, pertimbangan politiklah yang menjadi paling utama.
Karena tekanan politik, latar belakang Presiden yang Insinyur Kehutanan pun tidak lagi mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Demi pembangunan suka tidak suka mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Pembangunan kilang di darat akan merusak hutan seluas 800 Ha dan rusaknya ekosistim laut akibat pemasangan pipa.
Seandainya onshore adalah benar-benar untuk masyarakat Maluku, belajarlah dari apa yang sudah terjadi. Fakta dan bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa pengelolaan LNG di darat seperti di Blok Arun, Riau, Bontang dan Blok Mahakam tidak menjamin terjadinya multiplier effect bagi masyakat setempat. Yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat lokal terpinggirkan dan termarginalkan. Pusat-pusat eksploitasi sumber daya alam di Indonesia angka kemiskinan masyarakatnya tinggi, pendidikan rendah, infrastruktur sangat buruk dan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat massif. Pemerintah harus memastikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat sekitar dan meminimalisir dampak negatif serta kerusakan lingkungan.
Bagaimanapun Keputusan yang telah diambil Presiden patut dihargai. Setelah sekian lama terkatung-katung dalam ketidakpastian yang berdampak negatif pada iklim investasi. Semoga keputusan presiden bukan karena kepentingan sesaat yang hanya menguntungkan kelompok, elit politik, kontraktor, tokoh masyarakat dan pejabat-pejabatnya.
Waktu yang akan menjawab. Apakah keputusan itu benar-benar akan membawa kemaslahatan buat bangsa Indonesia. Khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku atau hanya untuk kesejahteraan elit-elitnya. Â
Kilang LNG Darat (OLNG) Rusak Ekosistem Hutan Tanimbar
Pipa Gas Bawah Laut Blok Masela Ancam Ekosistem Terumbu Karang Maluku
Jokowi Putuskan Masela di Darat, Pengamat : Kita Hormati Keputusan Presiden Tapi…
