Tanpa bantuan teknologi sulit mendeteksi kecurangan yang dilakukan oknum-oknum korup. Disitulah pentingnya e-budgeting, setelah selesai pembahasan dan eksekutif legislatif sepakat, maka RAPBD di lock. Jika ada permainan anggaran nyelonong bisa langsung ketahuan siapa yang bermain karena tidak semua orang bisa menginput data.
Jika persidangan kasus UPS yang dijadikan saksi adalah Gubernur, TAPD atau pimpinan DPR kemungkinan besar memang mereka tidak tahu menahu. Yang harusnya di seret terlebih dulu menjadi saksi adalah TUKANG KETIK di bagian keuangan. SIAPA YANG MEMERINTAH MERUBAH komposisi sebelum dikirim ke mendagri. Maka akan bisa ditelusuri siapa saja yang terlibat kongkalikong anggaran siluman.
foto : sindonews.com
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
