“Jangan jadi Politikus sebelum mampu dan cukup dalam urusan keuangan keluarga dan jangan jadikan panggung Politik itu untuk mengais rejeki.” (Ahmad Syafii Maarif)
Pilpres 2014 adalah tonggak sejarah. Perubahan peranserta aktif masyarakat dengan kesadaran menyumbang dana kampanye bagi pasangan Jokowi –JK adalah secercah harapan adanya perubahan perbaikan kualitas politik di Indonesia. Sumbangan tersebut sangat berharga dan bermanfaat membantu memenuhi pembiayaan kebutuhan dana kampanye. Hingga Jokowi-JK tak perlu tersandera bandar, tak perlu tersandera “praktek balik modal”. Hutang budi Jokowi JK adalah kepada rakyat.
Seperti quote Syafii Maarif. Jokowi – Jusuf Kalla adalah anak bangsa terbaik yang memenuhi kriteria untuk menjadi politisi dan pemimpin. Selain telah selesai dengan kebutuhan dasar sebagai manusia akan sandang, pangan dan papan. Mereka mempunyai rekam jejak yang tidak meragukan. Baik rekam jejak karir politik, birokrasi, peran sosial maupun bisnisnya.
Sayangnya, kemesraan dan konsentrasi Jokowi-JK membangun Indonesia diganggu oleh sebagian dari kita yang seolah-olah lebih faham siapa Pak JK dibanding Jokowi. Jika yang mengganggu adalah lawan politik masih sangat dimaklumi. Akan tetapi justru tidak sedikit dari elite partai pendukung dan simpatisan Jokowi yang justru aktif mengusik kemesraan Jokowi-JK.
Entah, ketidak senangan terhadap Pak JK disebabkan karena beliau sudah uzur, petinggi Partai Golkar? atau peran JK terlalu besar di Pemerintahan? Atau tidak ada kontribusinya sama sekali justru menjadi dalang kegaduhan, atau latar belakang bisnisnya dianggap berpotensi memperkaya diri sendiri.
Semestinya kita harus adil dan hati-hati menghakimi Pak JK. Pertanyaan “Mengapa Jokowi lebih memilih JK sebagai wakil? Kenapa bukan Abraham Samad? Kenapa bukan Hatta Rajasa, atau yang lain. Apa kelebihan JK dibanding mereka-mereka yang lebih muda?
Bagi Jokowi, Jusuf Kalla dibanding dengan yang lain jelas lebih banyak kelebihan & manfaatnya. Pemilihan JK sebagai wakil mestinya sudah dengan sangat cermat dengan berbagai pertimbangan.
Pertama, JK pernah menjadi Menteri, Menko dan Wapres SBY. Pengalaman tersebut akan sangat berpengaruh dan banyak manfaatnya terhadap akselerasi program-program Jokowi setelah dilantik menjadi presiden. Ibarat sopir bisa langsung tancap gas tanpa perlu melihat user manual, harus dimulai dari mana. Pengalaman JK memenej birokrasi & politik di level nasional sangatlah dibutuhkan. JK bukan saja sebagai mentor akan tetapi JK sebagai bemper dan filter.
Kedua, JK orang Bugis yang terkenal suku dengan jiwa pemberani dan merupakan representasi Kawasan Indonesia Timur. Dukungan politis masyarakat Indonesia bagian timur sangat penting untuk mendukung program-program Pemerintah. Sebagai seorang Bugis, kemampuan diplomasi JK terhadap negara-negara tetangga tidak perlu diragukan lagi.
Ketiga, Sukses bisnis dan Harta Kekayaan JK yang cukup adalah bukti JK mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Di era serba terbuka, informasi begitu cepatnya. Kecil kemungkinan Pak JK akan berani bermain api memanfaatkan jabatan wapres untuk kepentingan bisnisnya. Terkait dengan program listrik 35.000 MW, jika bisnis keluarga Pak JK itu adalah investasi swasta apa yang keliru? Toh Indonesia juga menawarkan kemudahan-kemudahan kepada investor asing sebanyak-banyaknya untuk berperan mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Siapapun berhak jika punya kemampuan untuk menjadi investor pembangkit listrik tanpa perlu repot-repot jadi wapres terlebih dulu.
