Namun, pembangunan yang masif ini juga menghadapi berbagai kritik. Banyak proyek infrastruktur yang dianggap belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Bandara Kertajati, misalnya, dibangun dengan investasi besar tetapi sepi penumpang sejak mulai beroperasi pada 2018. Kritik lainnya datang dari laporan yang menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur masih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara daerah-daerah lain seperti Papua dan Sulawesi mendapatkan porsi yang jauh lebih kecil.
Kontroversi Kebijakan: UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK
Selain pencapaian di bidang infrastruktur, masa kepresidenan Jokowi juga ditandai dengan sejumlah kebijakan kontroversial. Salah satu yang paling banyak menuai protes adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. UU ini dinilai merugikan kaum pekerja karena mempermudah masuknya tenaga kerja asing, menambah jam kerja, dan menghapuskan upah minimum kota. Proses penyusunan UU ini juga mendapat kritik karena dianggap kurang transparan dan tergesa-gesa.
Selain itu, revisi UU KPK pada tahun 2019 menjadi titik balik besar dalam citra Jokowi sebagai pemimpin yang antikorupsi. Revisi ini dianggap melemahkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama ini menjadi lembaga penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hasilnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 merosot ke titik terendah dalam 10 tahun terakhir.
Warisan Politik: Antara Meritokrasi dan Oligarki
Salah satu teori yang relevan dalam membahas perjalanan Jokowi adalah teori oligarki oleh Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy and Democracy in Indonesia. Winters berargumen bahwa kekuatan oligarki masih sangat berpengaruh dalam politik Indonesia, dan Jokowi tidak kebal dari pengaruh tersebut. Meskipun citranya adalah pemimpin rakyat kecil, Jokowi tetap harus berkompromi dengan kepentingan-kepentingan elit politik dan ekonomi yang membantunya mencapai kekuasaan.
Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan para oligarki daripada masyarakat luas. Revisi UU KPK dan UU ITE adalah dua contoh di mana kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Bahkan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga dianggap sebagai langkah ambisius yang lebih menguntungkan investor asing daripada rakyat lokal yang terkena dampak proyek tersebut.
Jokowi Hari Ini: Merakyat atau Bagian dari Elit?
Seiring berjalannya waktu, citra Jokowi sebagai pemimpin merakyat mulai memudar. Kritikus menilai bahwa Jokowi telah menjadi bagian dari elit politik yang sebelumnya dia lawan. Terlebih lagi, upaya Jokowi untuk membangun dinasti politik dengan mempromosikan anaknya, Gibran Rakabuming, sebagai Wakil Presiden yang dinilai menerabas konstitusi menambah persepsi bahwa dia telah beralih dari wong cilik menjadi bagian dari oligarki yang berkuasa.
Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah Jokowi adalah seorang politisi cerdas yang mampu merangkul berbagai kekuatan politik, termasuk mantan rivalnya, Prabowo Subianto. Dengan membangun koalisi yang kuat, Jokowi memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahannya berjalan dengan relatif sedikit hambatan di DPR. Hal ini memberinya kemampuan untuk menjalankan program-program ambisius seperti pemindahan ibu kota, meskipun menghadapi banyak tentangan dari publik.
Perjalanan Jokowi dari pengusaha mebel hingga menjadi presiden adalah kisah yang penuh dengan dinamika dan kontradiksi. Di satu sisi, dia berhasil membangun citra sebagai pemimpin merakyat yang berhasil mencetak prestasi di bidang infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. Namun, di sisi lain, kebijakan-kebijakan kontroversial dan keterlibatannya dengan oligarki menimbulkan pertanyaan tentang apakah dia masih menjadi simbol perubahan atau sudah menjadi bagian dari sistem yang dia janjikan untuk reformasi.
