Polisi versus Intoleran dalam Sudut Pandang Hadi Pranoto

Hadi melanjutkan, perbuatan - perbuatan seperti disebutnya" seharusnya berhadapan dengan polisi selaku pengayom penjaga ketertiban,penegak hukum yang mengayomi melindungi masyarakat.Oleh karenanya dengan fungsi polisi yang prediktif gejala munculnya tindak pidana yang terkait Intoleransi harusnya dapat dideteksi secara dini sehingga dapat dilaksanakan langkah prefentif dan dapat dipastikan polisi mampu mengcover instensif tanda - tanda munculnya suatu gejolak gerakan Intoleran itu secara persuasif untuk dibimbing, dibina, diberi kesadaran kewajiban selaku warga negara Indonesia untuk menjunjung hukum "Jelasnya.

Sebagai pemberitahuan Hadi menyampaikan" tidak ada Klausul mayoritas semena - mena terhadap minoritas dimana termaktub dalam Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Dalam perkembangannya UU No. 1/PNPS/1965 ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi juridis formil maupun materiil. Permohonan pengujian undang-undang pun diajukan untuk memperjelas konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 yang justru dinilai menghambat toleransi kehidupan beragama.pencegahan penodaan agama dimana dibutuhkan institusi kepolisian yang presisi polisi promoter sebagaimana diharapkan antar umat beragama. Terangnya.

Radikalisme dan intoleran pun kini menjadi isu hangat di tengah masyarakat, tak terkecuali di dunia maya.Meski Pilpres 2024 masih lama, namun banyak yang berspekulasi mencari kandidat kursi RI1 yang konsisten dalam penanganan gerakan radikalisme dan intoleran.

Cuitan pegiat media sosial serta Pengamat Kepolisian dan Praktisi Hukum Hadi Pranoto, ini pun mematik reaksi dari warganet yang ramai-ramai menyerbu di kolom komentar. Ada yang sekedar like dengan pendapat dan ada yang berikan pesan kritiknya.