Sementara beberapa negara telah cukup santuy dalam menghadapi pandemi Covid-19, negara kita saat ini justru tengah kepayahan dalam menangani situasi yang diakibatkan oleh virus Corona dengan berbagai variannya. Dibandingkan tahun 2020 lalu, Indonesia tengah mengalami kesulitan besar dalam menghadapi ledakan kasus Covid-19 di banyak daerah, khususnya Jawa dan Bali. Pemerintah pun berupaya untuk menekan ledakan kasus yang lebih parah dengan memberlakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali pada 3 -- 20 Juli 2021, yang isunya kemudian akan diperpanjang hingga akhir Juli atau Agustus 2021.
Namun, meski PPKM dinilai pemerintah sebagai solusi terbaik saat ini untuk menangani situasi pandemi di beberapa wilayah, ada banyak pihak yang kontra terhadap keputusan tersebut. Tentu saja karena banyak sektor perdagangan, jasa, industri, dan sektor-sektor perekonomian lainnya yang harus merasakan akibat pahit dari kebijakan ini. Pemerintah lantas dinilai kurang manusiawi, kurang berpihak pada rakyat kecil dan lemah, kurang bijak, kurang taktis, kurang pandai me-manage situasi, dan berbagai kritikan keras lainnnya yang datang dari berbagai pihak.
Namun, cobalah kita lihat pada sisi lain. Seandainya Pemerintah tidak mengambil kebijakan PPKM, tentu akan terjadi ledakan kasus dan angka kematian yang amat tinggi dengan adanya mobilitas masyarakat yang tidak dibatasi dan tidak terkontrol. Bukan tidak mungkin jumlah terinfeksi dan kematian yang terjadi di Indonesia akan segera melebihi yang terjadi di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, maupun India yang tengah berada dalam posisi 10 besar negara dengan kasus Covid tertinggi di dunia. Vaksinasi dosis pertama di negara kita yang bahkan belum mencapai angka 20% membuat kekhawatiran itu tidak berlebihan. Jika itu yang terjadi, bukankah pemerintah juga akan dikecam dan dirundung habis-habisan, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia melainkan juga warga dunia?
Ini berarti, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah akan tetap dinilai salah oleh banyak pihak -- meski bukan oleh semua pihak. Terlepas dari respons yang sudah dan terus ditujukan, mengambil keputusan dalam situasi ini adalah seperti makan buah simalakama bagi pemerintah negara mana pun di dunia ini. Apa pun pilihan yang diambil, tetap memiliki dampak buruk. Dengan PPKM, ekonomi mati. Tidak melakukan PPKM, banyak nyawa mati.
Namun, pilihan tetap harus diambil. Pemerintah tetap harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengambil kebijakan tertinggi di negara ini. Dengan demikian, meski semua pilihan tetap berdampak buruk, mereka tetap harus mengambil pilihan buruk di antara yang lebih buruk. Jadi, mari kita hargai segala upaya yang telah dilakukan pemerintah di tengah situasi pandemi ini. Kita percaya, mereka sungguh-sungguh bekerja dan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, meski kita masih menghadapi situasi yang suram. Lebih dari itu, kita seharusnya mendukung upaya dan kebijakan pemerintah, bukannya malah menentang, terus menerus mengkritik, dan mencela. Bagi orang percaya, dasar untuk ini jelas. Paulus menyatakannya dalam Roma 13:1 (AYT), "Hendaklah setiap orang tunduk kepada pemerintah yang berkuasa sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah." Selain itu, dalam Yeremia 29 ayat 7 juga dinyatakan bahwa orang percaya dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi kota di tempat mereka berada, sebab melalui kesejahteraan kota itulah mereka akan memperoleh kesejahteraan.
Terlepas dari ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, saya percaya, kita memang seharusnya bersatu hati dan mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang mereka tetapkan dalam situasi pandemi. Hanya itu yang bisa membuat kita dapat melalui pandemi ini dengan baik. Negara-negara yang hampir selesai dengan krisis Covid-19, notabene memang adalah negara-negara maju, yang sudah memiliki sistem dan perekonomian yang kuat. Tapi jangan lupa, kita juga bisa melihat ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya, di mana segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dipatuhi dan dijalani dengan baik oleh masyarakat. Mari kita pikir dengan logika saja, adakah sesuatu yang baik dapat terjadi atau muncul tanpa adanya kesatuan, dukungan, dan kesehatian dari pemerintah dan masyarakat? Dapatkah kita kuat menghadapi permasalahan bangsa, jika terjadi perpecahan dan saling hujat?
Kita tentu juga harus mengakui bahwa pemerintah bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Mereka masih membutuhkan dukungan, pengawasan, bahkan kritik atau kecaman dari rakyat jika mereka membuat keputusan dan tindakan yang salah. Namun, tidak adil rasanya jika dalam situasi ini kita hanya mau mengkritik, mengecam, atau menghujat saja, tanpa memberi kontribusi nyata. Terlebih lagi, jika situasi krisis akibat pandemi ini malah dipakai untuk "mengail di air keruh" oleh pihak-pihak tertentu. Silakan pikirkan dengan hati nurani yang bersih, terpujikah wacana atau upaya-upaya untuk menurunkan pemerintahan yang ada sekarang, di tengah kondisi bangsa yang tengah sulit, dengan utang negara yang sudah mencapai sekitar 6000 trilyun, dalam situasi di mana seluruh konsentrasi dan pemikiran bangsa tengah difokuskan pada upaya-upaya untuk menekan ledakan kematian dan penyebaran penyakit, serta segudang masalah bangsa lainnya dalam ranah pendidikan, sosial, budaya, dan hukum yang timbul akibat pandemi ini?
Faktanya, pandemi Covid-19 adalah bencana. Itu bukan kesalahan pemerintah, konspirasi elite, apalagi cara untuk mengalihkan isu-isu politik dan negara. Lihatlah berita dari berbagai dunia. Bukan Indonesia atau beberapa negara saja yang harus mengalami bencana ini. Negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura pun juga (sempat) mengalami resesi ekonomi akibat hantaman Covid-19. Tidak ada yang tetap digdaya atau teguh bertahan dalam menghadapi virus Corona. Sehingga dari sana mestinya kita menyadari bahwa pandemi Covid-19 bukan an sich tanggung jawab atau beban pemerintah semata. Ini adalah situasi di mana kita bersama-sama sebagai bangsa harus saling terbeban membantu untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi.
Hanya gotong royong yang menjadi kunci besar bagi keberhasilan kita untuk keluar dari krisis akibat pandemi ini, atau krisis apa pun. Dengan semangat gotong royong, semua akan menolong, sehingga semua akan tertolong. Tidak ada hambatan atau tantangan yang bisa melampaui kekuatan dan spirit dari bergotong royong ini. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang masih bekerja mendukung yang tidak bekerja, yang sehat menolong yang sakit, yang pandai memberi informasi, yang berhikmat memberi solusi, yang memiliki akses bersedia memberikan akses, yang diberkati menjadi berkat. Semua memiliki peran dan fungsi masing-masing, bahkan dengan taat prokes dan patuh pada kebijakan pemerintah, seandainya memang hanya itu yang bisa kita lakukan di tengah segala keterbatasan. Itu adalah hal baik dan berguna untuk dilakukan, daripada hanya sekadar mengkritik, menghujat, mencerca, atau menyalah-nyalahkan pemerintah.
Satu hal perlu diyakini, kita bukan "failed nation" atau negara gagal. Kita adalah negara yang tengah berjuang mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19, sembari juga berjuang melepaskan diri dari krisis-krisis bangsa lainnya. Wajarlah jika pemerintah kita kepayahan menangani semua krisis tersebut, yang dibarengi sejumlah faktor yang tidak menguntungkan (jumlah penduduk, kondisi geografis, status ekonomi masyarakat, sosial-budaya, tingkat pendidikan, infrastruktur, sarana-prasarana, dsb). Kemungkinan besar, siapa pun yang menjadi pemimpin dan pemerintah saat ini, juga akan memiliki kesulitan yang sama dalam mengambil berbagai kebijakan atau keputusan yang memuaskan semua pihak. Dengan kesadaran semacam ini, orang tidak akan sembarangan mengkritik pemerintah, sebab mereka tahu tidak mudah untuk berada dalam posisi pemerintah, khususnya dalam situasi sekarang. Namun, harap dicatat, kita bisa saja menjadi negara gagal jika semakin banyak anak bangsa yang berwatak buruk dan egois, sulit diatur, korup, dan hanya memikirkan kepentingan kelompok atau golongannya sendiri.
Tidak ingin 'kan jika kita menjadi negara gagal karena pandemi Covid-19?
