Razia terhadap buku yang terjadi belakangan ini mestinya tak ada setelah Mahkamah Konstitusi melarangnya pada 2010. Vonis MK ketika itu menyebutkan, penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan sama dengan pengambilalihan hak pribadi secara sewenang-wenang yang dilarang Pasal 28H ayat 4 UUD 1945.
Dalam sejarah perbukuan di tanah air, pemberangusan buku sudah terjadi sejak zaman kolonial yang berlanjut hingga era Reformasi. Daftar buku-buku yang diberangus --yang seharusnya sudah tak boleh bertambah panjang tanpa putusan pengadilan-- ini bakal memberi gambaran bahwa sejatinya pelarangan sebuah buku kadang lebih kepada selera sebagian orang dan bukan benar-benar demi "ketertiban umum". Â
Berikut ini "daftar hitam" tersebut:
ZAMAN KOLONIAL
* Kitab Sabil Al-Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari
* Student Hidjo karya Mas Marco Kartodikromo (1919)
* Rasa Merdeka karya Mas Marco Kartodikromo (1924)
* Hikayat Kadirun karya Semaun (1927)
ZAMAN ORDE LAMA (ERA PRESIDEN SOEKARNO)
Ada puluhan buku yang dilarang pada masa Presiden Soekarno berkuasa. Berikut ini beberapa buku di antaranya.
* Sapta Darman karya Muhamad Yamin
* Jejak Langkah karya Bakri Siregar
* Saidjah dan Adinda karya Multatuli, yang disadur oleh Bakri Siregar
* Hoakiau di Indonesia karya Pramoedya Ananta Toer
ZAMAN ORDE BARU (ERA PRESIDEN SOEHARTO)
Pemberangusan buku paling banyak terjadi di era Presiden Soeharto. Yang menjadi sasaran terutama buku karya Pramoedya Ananta Toer. Penulis ini dituduh Kejaksaan Agung menyebarkan komunisme dan marxisme. Mesi tuduhan tak terbukti, buku-buku Pram tetap dibredel.
Buku Pram yang dilarang: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Arus Balik, Di Tepi Kali Bekasi, Perburuan, Keluarga Gerilya, Percikan Revolusi, Bukan Pasar Malam, Mereka yang Dilumpuhkan, Cerita dari Blora, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, dan Cerita dari Jakarta.
Buku-buku lain yang bernasib sama dengan karya-karya Pram:
