Khofifah Indar Parawansa merupakan salah satu figur perempuan yang sangat berpengaruh dalam politik Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2019 dan memiliki karir yang panjang serta di dunia politik dan pemerintahan. Sebagai pemimpin, Khofifah dikenal karena kepemimpinannya yang visioner, mampu membawa perubahan positif serta memperhatikan beberapa sektor, baik itu pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
- Latar Belakang dan Karir Politik
Dra.Hj.Khofifah Indar Parawansa M.Si atau biasa dipanggil ibu Khofifah lahir di Surabaya , Jawa Timur pada 19 Mei 1965. Beliau adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 13 Februari 2019 sampai dengan tahun ini terakhir yaitu 2024. Ibu Khofifah menyelesaikan S1 ditiga perguruan tinggi yang berbeda. Beliau menempuh S1 dari perguruan tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga (UNAIR), kembali belajar S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Surabaya, dan melanjutkan S2 di perguruan tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia di Jakarta.
Ibu Khofifah mengawali karir nya diusia muda yaitu 27 tahun. Ia telah menjabat menjadi anggota dalam sebuah partai  politik, salah satunya yaitu Partai Persatuan Pembangunan dengan menjabat sebagai pemimpin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI tahun 1992 hingga 1997, menjabat sebagai pemimpin Komisi VIII DPR RI tahun 1997 hingga 1998, dilanjutkan dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tahun 1999. Ibu Khofifah juga pernah menjadi Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI tahun 1999, melalui pengalaman tersebut beliau mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 1999 sampai 2001 dan menjadi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 1999 sampai 2001. Kemudian ibu Khofifah mulai menjabat Kembali sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI tahun 2004 sampai 2006. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019. Kemudian dari tahun 2019 hingga saat ini ibu Khofifah menjabat sebagai Gubernur Perempuan pertama di Jawa Timur bersama Emil Elistiano Dardak sebagai Wakil Gubernurnya.
- Visi dan Misi Pembangunan Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur pada 2019 dengan misi untuk membangun Jawa Timur menjadi Provinsi yang lebih maju, berkeadilan sosial, dan berdaya saing tinggi. Ibu Khofifah dikenal dengan kepeduliannya dengan masyarakat dan selalu menampung aspirasi masyarakat. Dengan Visi yang ia gerakkan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong." Selama pemerintahan Ibu Khofifah, Jawa Timur mendapatkan beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi, diantaranya penghargaan sebagai Provinsi Terbaik penanganan konflik sosial tingkat nasional, sehingga stabilitas ekonomi dan keamanan yang kondusif dan terjamin di Jawa Timur dapat terealisasikan.
- Pengentasan kemiskinan
Khofifah Indar Parawansa memiliki program kerja yang memfokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur dengan memperluas jaringan lapangan kerja dan membangun keunggulan ekonomi yang ia beri nama Program Jatim Sejahtera. Sebagai upaya  menurunkan penduduk miskin di Jawa Timur di antaranya meningkatkan taraf kesejateraan penduduk, meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan yang diarahkan kepada efektifitas Bantuan dan memberikan bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dan dana desa. Program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Jatim Amanah.
Pencapaian dan keberhasilan sektor Ekonomi Jawa Timur selama kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa bisa dilihat sebagai berikut,
Program : KemiskinanÂ
Keterangan : Turun sebanyak 3,58% atau 1.480.140 jiwa dari tahun 2020 hingga 2023
Program : Desa Mandiri
Keterangan : Jumlah Desa Mandiri bertambah 88% dari 1.490 desa pada tahun 2022 menjadi 2.800 desa pada tahun 2023
Program : Pengangkatan Guru PPPK
