"Jika ada salah satu Paslon yang datang di wilayah Selatan, menjual isu Pemekaran Kabupaten Ranah Indojati. Jangan dipercaya, setiap agenda politik selalu hal ini jadi jualan bagi siapapun yg ingin menggait suara Selatan. Kita ingin menyampaikan pandangan bahwa Pemekaran Kabupaten Renah Indojati tidak akan pernah bisa terwujud selama Moratorium dari Pemerintah Pusat belum di cabut.
Siapapun yang menang tidak akan mempengaruhi pemekaran Kabupaten Renah Indojati!"
Ujar Rifaldi Makriwal Selaku Mahasiswa Tapan
Pernyataan ini sontak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Renah Indojati, terutama karena mahasiswa tersebut berani menyinggung isu sensitif yang selama ini dianggap sebagai harapan bagi masyarakat setempat. Dengan Pilkada yang semakin dekat, pernyataan ini memantik diskusi hangat dan menjadi pusat perhatian di berbagai platform media sosial dan obrolan masyarakat. Apakah ini akhirnya membuka mata masyarakat? Atau justru akan menambah panasnya suhu politik lokal?
Maka dari itu ayooo kita buka mata!!!
Wilayah Renah Indojati telah lama merasa lelah dan tertinggal dalam pembangunan karena berada di bawah naungan kabupaten yang tergolong miskin. Potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini seolah hanya dijadikan sebagai "mesin ekonomi" untuk kabupaten induk, sementara dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat setempat sangat minim.
Kebijakan moratorium pemekaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat semakin memperkuat kesan bahwa Renah Indojati hanya dijadikan sebagai tumpuan ekonomi bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil kekayaan alam yang dihasilkan dari wilayah Renah Indojati dieksploitasi tanpa adanya pembagian yang adil dalam bentuk infrastruktur dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang nyata antara wilayah Renah Indojati dengan wilayah lain di kabupaten tersebut.
Pemekaran menjadi solusi yang dianggap dapat melepaskan Renah Indojati dari bayang-bayang ketidakadilan ekonomi. Namun, dengan adanya moratorium pemekaran, harapan ini terus terhambat. Padahal, dengan menjadi kabupaten sendiri, Renah Indojati berpotensi untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya dan meraih otonomi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal. Selama moratorium tidak dicabut, isu ini akan terus digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu, tanpa ada realisasi nyata yang menguntungkan masyarakat Renah Indojati.
Untuk itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tidak hanya memprioritaskan kabupaten induk, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan wilayah-wilayah potensial seperti Renah Indojati. Masyarakat harus terus menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, bukan sekadar janji pemekaran yang sulit terwujud selama kebijakan moratorium masih diberlakukan.
