PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah usai, menyisakan euforia sekaligus ketegangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tangerang. Di tengah ketegangan itu, muncul pertanyaan mendalam apa arti dari kemenangan dalam pilkada?
Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei mulai bermunculan, namun alih-alih memberikan kepastian, justru melahirkan fenomena klasik. Menang atau kalah bukanlah akhir dari segalanya. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan terbaik dari Allah SWT.
Bagi pasangan calon yang sudah bertarung dalam kontestasi tahun ini, tetaplah bijak menerima hasil. Kemenangan bukan sekadar soal angka, tetapi juga tanggung jawab besar yang mengikutinya.
Begitu pula dengan kekalahan, yang seringkali menjadi kesempatan untuk merenung, memperbaiki, dan menata langkah ke depan.
Namun, sejarah politik kita mencatat, kemenangan sering kali membawa "ujian" yang berat. Tidak sedikit pemimpin yang awalnya dielu-elukan justru berakhir di kursi terdakwa karena korupsi, suap, atau praktik bagi-bagi kue kekuasaan untuk tim sukses.
Pilkada, yang semestinya menjadi ajang melahirkan pemimpin amanah, seringkali tercoreng oleh kompromi politik yang tidak sehat.
Bagi pasangan calon yang menang, euforia kemenangan seharusnya tidak membuat lupa diri. Kemenangan adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pesta politik.
Banyak pemimpin daerah tergelincir karena lupa memprioritaskan kepentingan rakyat dan malah sibuk memenuhi janji politik kepada tim sukses.
Fenomena "politik balas budi" seperti pembagian jabatan strategis kepada orang-orang dekat harus dihindari. Ini bukan hanya melanggar prinsip good governance, tetapi juga rentan menyeret pemimpin ke pusaran hukum.
Kabupaten Tangerang, yang berjuluk kota seribu industri memiliki ragam budaya, dalam tata kelola pemerintahannya, memerlukan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu menjaga integritas.
