Semua orang berbicara tentang politik uang sebagai suatu aib yang harus diperangi tetapi hanya segelintir orang yang berniat sungguh-sungguh untuk mewujudkannya di dalam perilaku dan tindakan.
Segelintir orang inilah yang menjadi sasaran empuk massa yang masih medewakan politik uang. Mereka akan tergilas oleh sistem pemilu yang korup dan mati perlahan-lahan.
Andai saja MK memutuskan sistem Pemilu Proporsional tertutup, maka hasilnya tetap sama. Politik uang tidak akan bisa diberantas. Hanya beralih dari individu-individu ke partai politik.
Politik uang tidak akan bisa hilang bila belum menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa.
Gerakan moral ini jika hendak dijadikan gerakan bersama maka gerkannya bukan hanya datang dari para politisi tetapi juga harus datang dari masyarakat umum sebagai tuan dari demokrasi itu sendiri.Â
Jika itu belum bisa terwujud maka jangan berharap akan terjadi perubahan pada kwalitas demokrasi kita.
Dalam putusannya kali ini, MK memerintahkan partai politik untuk memerangi politik uang. Perang ini menyasar pada tiga komponen penting, yaitu:
Pertama, Parpol dan Anggota DPRD.
Parpol dan anggota DPRD harus memperbaiki dan berkomitmen untuk tidak menggunakan politik uang.
Jika ini benar-benar dilakukan, maka percayalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan anggota DPRD akan meningkat drastis. Tetapi perbaikan dan komitmen ini harus diaplikasikan dengan sungguh-sungguh di tengah masyarakat.
Parpol dan calon legislatif datang ke masyarakat dengan program dan visi misi yang jelas. Dari sana masyarakat bisa memilah mana partai politik dan calon anggota legislatif yang sungguh berpihak pada masyarakat.
