Politik Warga Negara

Buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar “Aku benci politik!” sungguh bodoh dia, yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Sekiranya seperti itulah Bertolt Brecht penyair negeri Jerman memandang politik.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut pengaturan pemeritntahan yang di dalamnya termasuk sistem, kebijaknsanaan, serta siasat baik terhadap urusan dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan menurut asal bahasanya, politik diambil dari bahasa Yunani kuno yakni “polis”. Plato pada masa 347 sebelum Masehi menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan politeia, dan muridnya bernama Aristoteles menyebutnya sebagai politikon.

Pada intinya, politik merupakan seni mengatur pemerintahan pada suatu negara, yang fokus utamanya ialah mengupayakan dan membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan kehidupan orang banyak. Bukan hanya mewakili satu golongan saja, melainkan keseluruhan lapisan masyarakat yang hidup di negara tersebut.

Di Indonesia, sistem politik yang dianut ialah sistem demokrasi. Semenjak jaman kemerdekaan, demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila sampai era reformasi, bangsa ini seakan menunjukkan kekokohannya. Tentunya kemapanan politik demokrasi di tubuh bangsa ini seharusnya telah membawa perubahan yang begitu berarti di dalam kehidupan masyarakat. Namun apa yang terjadi sesungguhnya? Politik tak mampu membuat masyarakat menjadi optimis, dan demokrasi termakan oleh para penguasa rakus yang selalu mengatasnamakan dirinya di atas nama demokrasi.

Yang menjadi acuan utama dalam perjalanan demokrasi di Indonesia sebenarnya ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “ … untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”.

Politik sudah semestinya harus melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang berkehidupan adil dan makmur. Namun, lantaran para pelakunya memiliki cita-cita yang berlawanan arah dengan prinsip tersebut maka banyak sekali tujuan-tujuan tersebut terabaikan. Dalam UUD 1945, rakyat dianggap berdaulat atau memegang kekuasaan tertinggi baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi yang maksudnya ialah kedaulatan yang dilaksnakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Semestinya dengan adanya partai politik dan juga civil society perpolitikan di Indonesia membawa begitu banyak manfaat terhadap warga negaranya.

Kini partai politik dan civil society yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik dan demokrasi telah berada diluar koridornya masing-masing. Sama-sama kita ketahui, partai politik pada saat ini sudah tidak lagi menjembatani aspirasi rakyat dalam menyuarakan kehendak mereka dalam aktifitas pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang baru di level Negara. Hal ini terjadi lantaran karena partai politik hanya menganggap demokrasi sebagai sistem procedural dan mekanisme perebutan kekuasaan saja. Komunikasi yang terjalin antara partai politik dan masyarakat hanya terjadi menjelang pemilihan umum.

Selanjutnya ialah civil society, jika pemerintah melalui partai-partai politiknya sudah menyimpang maka harus ada sebuah kontrol yang kuat dari masyarakat berupa civil society yang mapan. Betapa pentingnya kehadiran dan kemapanan sebuah civil society dalam mengimbangi kekuatan yang ada dalam pemerintahan. Strategi penguatan civil society ke arah pembentukan masyarakat yang demokratis – partisipatoris, reflektif dan dewasa adalah sebuah syarat utama bagi penyeimbang atas kecenderungan praktik negatif partai politik. Melalui gerakan civil society masyarakat disadarkan hak nya sebagai pemilik kedaulatan dan hak untuk mengontrol kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat tersebut.

Namun pada saat ini, kita tidak bisa berharap begitu banyak dari kelompok kemasyarakatan yang tumbuh di Indonesia. Kelompok kemasyarakatan yang menjadi pilar utama dalam civil society kerap kali dipengaruhi oleh dua kepentingan, yakni ekonomi dan politik. hal inilah yang disebut dengan “kolonisasi civil society”. Yakni sebuah keadaan dimana vitalitas civil society digrogoti oleh sistem politik dan ekonomi.

Warga negara yang kini sudah sangat tampak lelah dan bosan terhadap sandiwara politik di negeri ini telah mengabaikan peranan dan makna politik yang sesungguhnya. Masyarakat utamanya kini telah menganggap sebatas permainan kepentingan-kepentingan elit politik dan tidak berhubungan dengan upaya merealisasikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Yang kita harapkan sekarang dari perkembangan politik dan demokrasi selanjutnya di tanah air agar membawa dampak perubahan yang berarti dan tidak semakin suram ialah maka dituntut kepada kita semua untuk terus berkorban. Perjuangan demokrasi dituntut perjuangan tiada henti, mengambil resiko pribadi, mobilisasi dan daya tahan dari banyak orang, dari rakyat. Karena begitu sangat pentingnya kehadiran politik yang sehat di negeri ini untuk membawa perubahan struktur sosial dan ekonomi yang lebih mapan dan merata.

Politik bukanlah racun dan tipu daya, melainkan upaya kita bersama untuk menciptakan suatu kehidupan yang mandiri dan terpola agar tidak ada lagi kemiskinan dan penderitaan di negeri ini. Butuh upaya yang begitu keras agar kita mampu mencapai itu semua. Jangan jauhi politik, melainkan pelajari betapa mulianya tujuan berpolitik.