Pada tahun 2009 berdasarkan Perjanjian Batu Tulis Ibu Mega dan PDIP sepakat bekerjasama dengan Prabowo dan Gerindra. Prabowo dan Gerindra akan mendukung Megawati sebagai Presiden pada pemilihan tahun 2009 ; dan sebagai balasannya Megawati dan PDIP akan mendukung Prabowo pada pemilihan presiden tahun 2014.
Singkat kata Prabowo mendukung Megawati dalam pemilihan presiden tahun 2009. Namun mereka kalah. Namun ternyata PDIP dan Megawati menolak mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden tahun 2014. Kenapa? Apakah Prabowo tidak memenuhi janjinya? Bukankah Prabowo sudah mendukung Megawati di tahun 2009? Seharusnya, berdasarkan kesepakatan, Megawati dan PDIP mendukung Prabowo di tahun 2014.
Alasan yang dikemukakan PDIP adalah bahwa perjanjian tersebut batal karena mereka kalah, alias tidak berhasil. PDIP hanya akan mendukung Prabowo dalam pilpres 2014 jika Megawati berhasil menang dalam pilpres 2009. Karena mereka kalah maka PDIP tidak wajib atau terikat kepada janji untuk membantu Prabowo.
Alasan tersebut terasa sangat dibuat-buat. Prabowo tidak menjanjikan menjadikan Megawati sebagai presiden namun hanya mendukung, karena yang menentukan adalah rakyat. Sebaliknya Prabowo pun tidak meminta PDIP untuk mejadikannya presiden namun hanya meminta PDIP mendukungnya sebagai presiden. Bukankah hal yang dituntut Prabowo tersebut cukup adil? Jika PDIP menolak membalas dukungan Prabowo, bagaimana dengan dukungan Prabowo yang sudah terlanjur diberikan? Dukungan Prabowo tidak mungkin bisa dibatalkan atau ditarik karena sudah terjadi.
Karena itu penulis berpendapat bahwa PDIP masih mempunyai utang kepada Prabowo.
Demikian pula halnya Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, sebelum dan sesudah pemilihan Gubernur dia berjanji untuk menyelesaikan masa tugasnya selama lima tahun. Dia berjanji untuk tidak meloncat lagi sebelum masa tugasnya tersebut berakhir. Akhirnya anji tersebut juga dilanggar dengan menerima instruksi partai untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2014 yang sebenarnya merupakan hak Prabowo.
Karena itu PDIP maupun Jokowi mempunyai utang kepada Prabowo dan warga Jakarta. PDIP dan Jokowi mengambil hak Prabowo yang sah untuk didukung dalam pemilu presiden tahun 2014.
