Saya yakin 100% SBY mengetahui dan terlibat bailout BC.
Bagaimana tidak SBY adalah presiden yg membawahi menteri2. Apa yg dilakukan para pembantunya yg menyangkut tugas2 mereka, tentu saja harus diketahui. Apalagi masalah bailout ini adalah hal yg signifikan ; tentu saja SBY tahu dan diberitahu. Tentu saja SMI harus melaporkannya kepada presiden.. Tentu saja presiuden yg bertanggungjawab atas tindakan menteri2nya, menyangkut tugas2 mereka.
Presiden bahkan sudah menyatakan bahwa mengenai masalah bailout BC ini dia yg bertgjawab. Tanpa menyatakan hal itu pun demikianlah adanya dengan sendirinya. Tidak ada yg ditutupi oleh SBY. SBY selalu transparan dan bertangjawab, ksatria.,
Bailout BC adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini pejabat yg paling terlibat adalah menteri keuangan, dan juga pejabat2 Bank Indonesia. Itu memang tugas dan wewenang mereka.
Keputusan bailout diambil berdasarkan serangkaian prosedur dan konsultasi, melalui rapat-rapat, dan diputuskan dan dilaksanakan bersama-sama, terutama oleh kementrian keuangan, Bank Indonesia dan lembaga Penjaminan Simpanan. Keputusan bailout bukan keputusan mendadak yg diambil secara sembunyi2 oleh segelintir orang di ruang2 tertutup. Semua dilakukan secara transparan dan terdokumentasikan.
Jadi apa yg dipermasalahkan? Bailout BC disebut skandal? Aneh sekali! Bailout adalah sebuah kebijakan dan tindakan di dalam lingkup wewenang pemerintah. Tindakan itu dilaksanakan untuk mencegah suatu rangkaian dampak yg tidak diinginkan, yg bisa mencederai perekonomian nasional. Itu adalah tugas, kewajiban dan wewenang pejabat terkait, dalam hal ini antara lain Sri Mulyani sbg menkeu dan Boediono sebagai gubernur BI, bersama2 jajaran mereka, dan lembaga2 lain yg terkait.
Menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang sesuai lingkup tugas mereka bukanlah pelanggaran hukum.Itu adalah juga opini KPK!
KPK telah memeriksa berpuluh-puluh orang dan menghabiskan ribuan jam ; mereka telah membentuk bebrapa tim untuk menelaah masalah ini. Toh, tidak mereka menemukan apa pun yg merupakan pelanggaran hukum. Tentu saja segala macam opini dari para politisi dan ekonom , wartawan, pengamat dan masyarakat tidak mereka gubris. Opini bukanlah fakta hukum dan tidak bisa dimasukkan ranah hukum. Opini sangat subyektif dan sangat mengkin hanya bersifat politis. KPK tidak mau mencampurkan ranah hukum dengan ranah politis.
Temuan KPK adalah : “Tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum”
Banyak politisi cuap-cuap mengenai banyaknya bukti pelanggaran hukum. Tapi bukti-bukti macam apa? Kalau hanya sekedar opini -opini tu bukanlah bukti hukum. Sedangkan KPK bekerja di ranah hukum. Seseorang tidak bisa dutuntut apalagi dihukum hanya berdasarkan opini. Setiap orang mempunyai opini masing2, apalagi para politisi! Hukum beertugas melayani keadilan, bukan melayani opini apalagi kepentingan para politisi (busuk).
KPK jelas tidak mau menggubris teriakan dan desakan para politisi ; yg diwarnai dengan berbagai demo, yg diorganisiroleh para event organizer professional , yg sebagian besar dibiayai oleh para politisi yg berkepentingan.
KPK terdiri dari orang2 yg berintgritas,kapabilitas, kredibilitas tinggi, dan yg paling mentukan adalah mereka independen. Bandingkan dengan DPR yg terdiri dari para politisi yg tingkat kredibilitas, kapablitas dan intergritas mereka sangat rendah ;dan mereka jelas tidak independen, politis dan penuh dengan konflik kepentingan. Banyak dari mereka dipenjara karena korupsi ; ada yg getol menuduh SMI dan BO terkait bailout BC ternyata dia sendiri yg membobol bank century, dan sudah dihukum untuk itu ; ada yg menonton aksi porno di tengah2 rapat ; banyak yg berasal dari partai lama yg merupakan produsen koruptor ; ada pula nenek2 yg ternyata tukang fitnah… dll.
Andaikata saya bahkan sama sekali tidak mengetahui binatang apakah itu yg namanya Bailout Bank Century, saya tetap bisa menebak dengan tepat : pendirian siapakah yg benar di antara mereka terkait masalah bailout Bank Century? Pilih KPK atau politisi DPR?
Kebijakan dan keputusan Bailout Bank Century adalah tindakan penuh tanggungjawab yg dilakukan oleh para pejabat yg bersih,cerdas dan berintegritas. Itu Sama sekali bukan suatu ‘skandal’ seperti yg digembar-gemborkan para politisi hitam. Saya setuju 100% Bank Century harus dibailout demi kepentingan ekonomi bangsa ini.
