Madura, "Provinsi" Jadi Dilema

Pembentukan Provinsi Madura saat ini masih menjadi perbincangan yang sangat hangat dikalangan masyarakat Madura secara khusus maupun masyarakat luas pada umumnya. Pasalnya, kepulauan Madura yang saat ini masih berada dalam cakupan Provinsi Jawa Timur ingin memisahkan diri dari Provinsi tersebut dan mendirikan Provinsi tersendiri, media telah banyak mengabarkan bahwa deklarasi Provinsi Madura akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan tepatnya di Gedung Ratho Ebhu pada tanggal 10 November 2015. Kelompok masyarakat yang mengatas namakan Panitia Persiapam Pembentukan Provinsi Madura (P4M) menjelaskan bahwa Madura sudah sangat siap untuk menjadi Provinsi sendiri tanpa harus bergantung pada Provinsi Jawa Timur. Meskipun, sampai saat ini pembentukan Provinsi Madura tersebut masih belum memenuhi syarat untuk menjadi provinsi, karena dalam pasal 5 ayat (5) UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdirinya sebuah Provinsi masyarakat minimal adanya lima Kabupaten, sedangkan Pulau Madura saat ini masih mempunyai empat Kabupaten yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

Jika dilihat dari pembangunan yang ada di Pulau Madura saat ini, memang belum terlihat begitu signifikan, meskipun sejak diresmikannya Jembatan Suramadu yang dibangun sejak 2003 hingga 2009 yang membentang dari Surabaya sampai Bangkalan dengan biaya yang tidak sedikit, Pulau Madura masih terlihat biasa-biasa saja. Seperti dikutip dari merdeka.com sekjen P4M Jimhur Saros mengatakan bahwa berdirinya Provinsi Madura berawal dari kekecawaan masayarakat Madura kepada pemerintah yang selalu menganaktirikan masyarakat Madura, sehingga masyarakatnya menjadi terbelakang mulai dari pendidikan sampai pada kesehatan. Disinilah salah satu alasan kuat Pulau Madura ingin memisahkan diri dari Jawa Timur.

Namun, Keadaan Madura yang sekarang sudah berbeda dengan keadaan Madura pada saat Orde lama, dimana pada saat itu masyaratakat Madura orientasi politiknya masih bergantung pada kekuatan karismataik seorang tokoh kyai, seorang kyai pada saat itu masih dijadikan panutan dalam pandangan politik karena kesakralan atas nama agama Islam pada saat itu masih sangat kuat, meskipun saat ini kekuatan tersebut masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Madura, akan tetapi ketergantungan tersebut tidak sekuat dulu, dimana masyarakat Madura sudah banyak yang mulai mempunyai pandangan yang luas tentang perpolitikan, sehingga ditakutkan jika Provinsi Madura terbentuk, maka bisa jadi perebutan kekuasaan diantara empat kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan menjadi bergejolak yang pada akhirnya bukan membawa pada kesejahteraan Madura akan tetapi akan membawa pada perpecahan, dan hal itu akan berbalik arah dengan tujuan pertama pembentukan Provinsi Madura.

Tidak dapat dipungkiri lagi, Pulau Madura yang mempunyai luas tanah kurang lebih mencapai 54.887 km2 terbentang dari barat Kabupaten Bangkalan sampai pada timur Kabupaten Sumenep, jika dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan SDA yang sangat baik, apalagi jika dilihat kembali pada sumber minyak gas yang mencapai 11.774 juta perbarel yang diekploitasi di kabupaten Sumenep. Juga, Julukan Pulau Garam yang melekat pada Madura juga menjadi aset yang berharga, karena arti pada julukan yang diberikan tersebut juga tidak lepas dari kenyataan yang menunjukkan bahwa Madura juga mampu mengahasilkan Garam yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tempat wisata yang terdapat di Pulau Madura juga banyak, seperti Api Tak Kunjung Padam, Pantai Lombang, Salopengnya.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali masyarakat Madura yang masih memilih merantau keluar Kota bahkan sampai ke Luar Negeri, dengan alasan ingin memperbaiki ekonomi keluarga, hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya Madura masih belum bisa mendiri dengan alamnya sendiri. Akan tetapi, alasan ketertinggalan di atas tersebut bisa jadi karena orang-orang yang berada dipemerintahan kurang memperhatikan Masyrakat Madura pada khususnya. Semoga apapun yang terjadi nanti mudah-mudahan menjadi pilihan yang terbaik untuk Madura kedepannya.