Sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU No. 4 tahun 1999 fungsi pers adalah media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Namun saat ini sulit menemukan media yang menjalankan fungsi demikian. Lalu bagaimana peran media saat ini dalam pembangunan daerah khususnya di lingkup Jawa Tengah ?
Sering kita melihat dan mendengar bahwa kenetralan dari suatu media sudah tidak ada. Seakan meninggalkan fungsinya, media kini hanya sibuk mencari berita yang bernilai jual, istilahnya “bad news is good news”. Dari istilah berikut dapat ditarik sebuah pertanyaan besar. Apakah pers telah menyediakan solusi tentang suatu permasalahan atau justru pers hanya dapat mengkritik dan memperkeruh keadaan? Beberapa hari yang lalu Komunitas Wartawan Provinsi (KWP) Jateng menggelar seminar dengan tema peran media dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah. Tema ini diambil untuk membedah sejauh mana media dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan daerah khususnya daerah tingkat I.
Masih Ditanyakan
Menurut UU No.40 tahun 1999 pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Sedangkan Jurgen Habermas mengatakan bahwa pers adalah ruang publik. Mengambil pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pers harus dapat mewadahi kebutuhan berbagai golongan. Presiden, mentri, pejabat, pelajar, mahasiswa, pekerja, pengemis dll. Karena segmentasi yang begitu luas, fungsi pers juga tidaklah kecil. Perlu dicermati bahwa fungsi pers tidak hanya berpatok pada pasal 33 UU No. 4 tahun 1999, namun yang harus digaris bawahi adalah pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Adanya fungsi tambahan ini lah yang menimbulkan pertanyaan tentang netral tidaknya suatu media.
Dalam konteks pembangunan Jawa Tengah yang perlu dilihat adalah motif dibalik pembangunan itu. Kita ambil contoh konsep yang sedang digalakkan Jateng yaitu “Bali Ndeso Mbangun Ndeso”. Bibit mengklaim bahwa konsep ini merupakan konsep yang paling cocok diterapkan di Jateng. Dia juga mengatakan selama tiga tahun kepemimpinannya telah terjadi peningatan diberbagai aspek.
Program yang begitu bombastis ini perlu peran pers dalam menjembatani antara steakholder dengan masyarakat. Dalam konteks budaya, pers perlu melakukan peran pengawasan dan informasi tentang pembangunan jateng, memberi pemecahan masalah yang dihadapi penggerak pembangunan, mentransfer sosialisasi dan pendidikan mengenai pembangunan Jateng, dan mendayagunakan segala yang dimiliki Jateng untuk menghibur publik. Keberhasilan pers dapat dilihat dari gairah publik terhadap program pembangunan yang sedang dijalankan. Jika belum memenuhi target, maka pers dan pemangku kebijakan perlu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini.
Mengeratkan Relasi
Media mempunyai pengaruh kuat dalam membentuk opini publik. Penyajian berita dengan berbagai kepentingan yang menyertainya dapat menggiring masyarakat keberbagai jenis pola pikir. Akibatnya berita dapat bersifat membangun, mensejahterakan atau pun memantik konflik. Maka dari itu pemberitaan yang obyektif dan berimbang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Di era pembangunan ini idealnya media tidak hanya menjadi pengritik dari kebijakan pemerintah dan pemerintah tidak hanya anti pati kepada media. Pasalnya media dan pemerintah merupakan mitra potensial untuk saling kerjasama memecahkan permasalahan di masyarakat. Pers membutuhkan informasi yang harus diwartakan ke publik dan pemerintah berkewajiban memberikan data sejelas-jelasnya. Jika keduanya saling melengkapi maka akan dihasilkan suatu berita yang sarat akan data valid sehingga tak ada kabar yang kabur. Hubungan mitra kerja untuk pembangunan Jawa Tengah dapat diwujudkan melalui seminar, diskusi publik, lomba-lomba, kunjungan ke media massa atau pers tour.
Laporan : Oftiana Irayanti Wardani (Anggota LKaP PMII Rayon Tarbiyah)
dalam Seminar Peran Media Dalam Mendukung Pembangunan Jateng
Kamis,12 Juli 2012 di Gedung Pers Jateng