Oleh Ali Ofid Cholid
Unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi terdiri dari seorang gubernur dan wakilnya. Masing-masing memiliki tugas dan wilayah kerja yang keduanya mesti saling bekerja sama. Kalau anda mengunjungi Cirebon baik wilayah kotamadya atau kabupaten, maka pada jalan yang dilewati terpampang beberapa program pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Yang terlihat pada sosialisasi program pemerintah tersebut adalah wajah gubernur JABAR saja tanpa didampingi wakil gubernurnya. Seperti sosialisasi dana BOS pada dinas Pendidikan Kota Cirebon, ucapan selamat datang pada saat anda memasuki wilayah kabupaten Cirebon. Kalaupun ada wajah wakil gubernur itupun sangat jarang sekali.
Meskipun dari fakta yang ditemukan di sepanjang jalan pada wilayah Cirebon, belum bisa disimpulkan bahwa gubernur dan wakilnya terjadi hubungan yang kurang harmonis. Melihat perkembangan politik di JABAR bahwa pemilihan kepala daerah (gubernur) sekitar satu tahun lagi, yaitu pada tahun 2013, maka masyarakat akan melihat bahwa keduanya akan bersaing pada ajang tersebut. Latar belakang mesin politik (partai politik) yang berbeda akan melahirkan pecah kongsi posisi gubernur dan wakilnya. Terkecuali dari kedua partai politik yang mengusungnya terjadi deal-deal politik tertentu, sehingga keduanya bisa maju kembali sebagai calon gubernur dan wakil.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik, termasuk menjadi kepala daerah pada suatu wilayah, sepanjang ia memiliki kendaraan politik dan dukungan dana yang tidak sedikit. Semakin luas wilayah kerjanya maka akan semakin besar dana yang dibutuhkan untuk mengunjungi wilayah tersebut. Tentu saja membutuhkan dukungan dana yang besar kekuatan mesin politik yang kuat untuk sosialisasi program pada daerah yang dikunjungi. Selama peroide jabatan gubernur dan wakilnya belum berakhir maka semestinya kinerjanya dalam mengatur dan mengurus JABAR tetap menjadi prioritas utama. Perbaikan sarana dan prasarana Jawa Barat, seperti jalan raya yang rusak tidak ditemukan lagi. Tata kelola wilayah JABAR yang baik menjadi sebuah keharusan. Yang terlihat saat ini adalah ketika kunjungan kerja dilakukan disertai dengan upaya penggalangan dukungan menjadi kepala daerah pun dilakukan. Program kerja gubernur dan wakil harus tetap berjalan dengan baik tanpa dipengaruhi kegiatan politis.
Tahun 2011-2012 saja program penggalangan dukungan pada posisi calon gubernur sudah berjalan. Diantaranya program jalan santai dengan hadiah yang menarik, program acara di televisi yang didanai dari anggota partai tertentu, program kunjungan ke daerah-daerah dengan disertai pemberian bantuan.Yang perlu diwaspadai adalah konsekuensi atas mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk menjadi kepala daerah. Mahalnya Biaya politik yang mesti mereka keluarkan dalam bentuk iklan di berbagai media, kegiatan-kegiatan untuk penggalangan dukungan. Sehingga ketika orang tersebut sudah menjadi pejabat maka mesti balik modal atas biaya yang sudah mereka keluarkan dan mempersiapkan modal baru untuk perioda pemilihan berikutnya.
Masyarakat harus semakin cerdas berpolitik dan ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan politiknya, sehingga rakyat Jawa Barat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Dengan semakin cerdas maka rakyat tidak mudah untuk dibohongi oleh janji-janji politik.
