Mohon tunggu...
Offa Ridho
Offa Ridho Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

i'm new, and i will learn more...

Selanjutnya

Tutup

Catatan

dampak kenaikan BBM, salah satu alat pemiskinan masal

4 April 2012   13:00 Diperbarui: 25 Juni 2015   07:02 69
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemerintah indonesia akan berencan menaikkan haraga BBM bersubsidi pada tanggal 1 april dengan tujuan untuk menyelamatkandefisit APBN. Dengan masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seharga Rp 4.500,- akan menyebabkan defisit anggaran. Dalam perhitungannya Defisit anggaran dari APBD di seluruh Indonesia, yang secara total mencapai 0,5% dari PDB. Karena itu, dalam nota keuangan RAPBN-P 2012 yang diajukan ke DPR, pemerintah mengusulkan beberapa kenaikan harga BBM, agar defisit bisa ditekan menjadi Rp 190,1 triliun atau sekitar 2,23% dari PDB.

Bank Indonesia telah memperkirakan bahwasanya jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp 500,- sampai Rp 1.500,-  per liter  akan mendongkrak angka inflasi kurang lebih 1-1.5 %. Artinya harga harga-harga akan naik. Dimana hal ini akan meningkatkan harga-harga barang-barang yang menggunakan BBM sebagai salah satu faktor produksinya. Hal ini tentu akan memperburuk perekonomian penduduk dimana daya beli akan berkurang. Hal ini akan merugikan pihak produsen dan konsumen, dan dapat di pastikan orang miskin akan bertambah,dampak kenaikan BBM yaitu:

·Harga-harga barang dan jasa akan meningkat, dikarenakan biaya produksi yang terus meningkat.

·Biaya hidup semakin tinggi dari sandang, pangan dan papan karena juga terkena dampaknya.

·Bertambahnya tingkat penganguran karena disebagian sektor industri  tidak dapat meneruskan usahanya.

·Bertambahnya tingkat kriminalitas, akan timbul dalam pemikiran masyarakat miskin untuk bagaimana cara mempertahankan hidup berbagai cara pun dilakukan meskipun melanggar hokum, dll.

Banyaknya dampak yang akan diberikan oleh kebijakan ini, namun ini merupakan jalan terakhir yang harus di tempuh pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan yang diderita oleh pemerintah. Untuk mengatsi dampak yang mungkin terjadi tersebut maka pemerintah sudah mengambil ancang ancang untuk mengatasinya yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pembangunan Infrastruktur Daerah (BPIP).

Untuk BLSM dianggarkan Rp17,088 triliun yang akan diberikan kepada 18,5 juta rumah tangga sasaran. Untuk program keluarga harapan dianggarkan Rp591,5 miliar dan akan diberikan kepada 1,56 juta rumah tangga sangat miskin.Rata-rata jumlah penerima mengalami peningkatan masing-masing dari Rp1.390.000 menjadi Rp1.895.000.Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga sangat miskin, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, untuk bantuan pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp7,883 trilun dan akan diberikan kepada 28.300 desa dengan besaran dana masing-masing Rp250 juta.

Diharapkan dengan adanya program ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat. Dengan adanya bantuan ini dapat digunakan sebagai tambahan modal dalam kehidupan saehari-hari. Namun, masyarakat juga harus terus berusaha, dimana tidak mungkin kita hidup hanya dengan bantuan, jangan dengan adanya bentuan ini membuat kita menjadi manja. kita harus hidup mandiri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun