Dibalik Menjamurnya Komunitas Informal untuk Kaum Marginal

Beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan membantu teman dibawah payung sebuah NGO membersihkan gedung komunitas informal yang dijadikan area belajar mandiri oleh para warga di sekitar  wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Komunitas ini diinisasi oleh seorang Bapak pendeta dan juga kepala sekolah yang telah sadar pentingnya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayahnya. Ini merupakan pertama kalinya saya melakukan kegiatan volunteering di wilayah tersebut. Seblumnya sewaktu masih berkuliah, saya sempat aktif meluangkan waktu mengajar untuk anak-anak kurang mampu di daerah terpencil di sekitar Depok dan Manggarai Selama dalam perjalanan menuju lokasi, saya sudah merasa kumuhnya daerah tersebut. Jalanan berdebu dan penuh dengan truk-truk kontainer yang mengangkut barang komoditas dari dan menuju pelabuhan. Jujur saya tidak melihat daerah tersebut ideal untuk dihuni sehari-hari. Adapun komunitas informal ini dirancang utamanya untuk mengajar anak-anak kurang mampu atau anak-anak jalanan di sekitar wilayah jangkauan komunitas tersebut. Selain itu, komunitas ini membantu pula orang tua anak tersebut untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya.

Dari beberapa komunitas lokal dimana saya sempat berkontribusi, saya melihat beberapa persamaan:

1.  Dari segi fasilitas

Umumnya di komunitas tersebut tersedia fasilitas berikut:

a. Alat untuk kegiatan mengajar seperti papan tulis, buku, alat-alat tulis dan terkadang didukung perangkat komputer.

b. Perpustakaan mini dimana koleksinya tidak hanya terbatas pada buku pelajaran saja tapi juga buku fiksi yang mendidik.

b. Suplemen berupa susu atau biscuit untuk para murid (umumnya tidak dibeli sendiri tapi merupakan sumbangan dari donor).

2. Dari segi aktivitas.

Ada beberapa aktivitas yang seragam yang dilakukan komunitas informal ini:

a. Belajar – mengajar: Ini biasanya merupakan kegiatan utama komunitas. Koordinator sekaligus guru utama adalah pendiri komunitas. Kekurangan tenaga pengajar teratasi dengan kontribusi para volunteer yang pada umumnya adalah mahasiswa lokal. Terkadang volunteer dari negara luar datang untuk mengajar, untuk jangka waktu yang bervariatif (bisa sehari ataupun berbulan-bulan lamanya).

b. Keterampilan: Pada umumnya ibu dari para murid dikomunitas ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Untuk mengisi waktu luang mereka, mereka diberikan seminar atau penyuluhan untuk mengubah konsep/ paradigma berpikir. Selain itu mereka juga diberikan keterampilan seperti membuat kerajinan dari sampah plastik atau bentuk kerajinan lainnya yang bertujuan membantu mereka mengembangkan diri dan mandiri dalam hal finansial.

c. Pemberian kredit: Walaupun jumlahnya tidak besar, terkadang diberikan pula dana bantuan untuk para ibu sebagai modal untuk memulai usaha kerajinan yang telah diajarkan sebelumnya kepada mereka.

d. Koperasi: Umumnya semacam arisan yang dirancang untuk mengajarkan para ibu rumah tangga tersebut untuk menghemat dan menyimpan uang.

e. Beasiswa: Bila terdapat cukup dana, komunitas akan memberikan beasiswa seadanya kepada murid yang kurang mampu namun berprestasi.

3. Dari segi pendanaan

Biasanya dana yang datang berasal dari NGO lokal/internasional ataupun CSR berbagai perusahaan lokal dan asing. Terkadang kelompok tersebut tidak hanya menyumbangkan bantuan dalam bentuk finansial, namun juga dalam bentuk tenaga.

Yenni (salah satu murid komunitas) dan Ibunya

1341756432828484366

Sebagian besar masyarakat di komunitas tinggal di balik/berdampingan dengan TPA ini

Dalam kacamata saya, ada fenomena  menarik yang bisa ditilik dibalik menjamurnya komunitas-komunitas informal ini. Pendirian komunitas informal secara pararel di berbagai wilayah di Jabodetabek oleh warga lokal adalah indikator bahwa pemerintah tidak mampu untuk secara menyeluruh memenuhi kebutuhan pendidikan mendasar bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain pemerintah telah mengabaikan amandemen UUD 1945 Ke IV  (tahun 2002) tentang pendidikan.

Pasal 31 ayat 1,2,3,4,5, berbunyi :

Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang

Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional

Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia.

Dapat dilihat bahwa dalam ayat 4 UUD Pasal 31 tertulis bahwa sekurang – kurangnya 20 % dari APBN adalah untuk pendidikan. Itu artinya untuk APBN tahun 2012, pemerintah sekurang-kurangnya menyisihkan sekitar 20 persen dari pendapatan negara sebesar 1.358,3 Triliun rupiah (per Juli 2012). Apabila hal ini diwujudkan secara realistis, tentu tidak ada lagi masyarakat yang masih merasa kekurangan pendidikan yang layak mengingat jumlah tersebut bukan angka yang kecil.  Namun karena dalam pelaksanaannya masih banyak anggaran yang ‘bocor’, akhirnya dana tersebut tidak sampai pada kelompok yang paling membutuhkan dan berakhir untuk segilitir kelompok tertentu.

Hal ini sangat disayangkan mengingat pendidikan adalah modal utama untuk keluar dari jurang kemiskinan. Selaras dengan kutipan mutakhir Nelson Mandela“Educationis the most powerful weapon which you can use to change the world”, saya juga percaya bahwa untuk mentransformasi angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia, pendidikan merupakan kunci utamanya. Namun sayangnya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, distribusi pendidikan belum merata. Masyarakat yang berada di lapisan atas dari strata sosial dapat dengan gampang mengakses pendidikan internasional yang mahal dan berkwalitas tinggi, sementara masyarakat yang paling miskin di Indonesia kesulitan mengakses pendidikan dan bila pun ada hanya mampu mendapatkan ilmu ala kadarnya. Apabila pendidikan yang layak tidak dapat tersalurkan kepada masyarakat kelompok bawah, maka tertutup pula peluang bagi mereka untuk dapat memperbaiki kondisinya.

Kesadaran akan hal ini menjadi landasan masyarakat lokal tersebut berinisiatif untuk memberdayakan diri dan komunitasnya. Menurut saya pemerintah sudah selayaknya membuka mata terhadap fenomena ini.  Sudah seharusnya komunitas seperti ini mendapatkan apresiasi dan bantuan dari pemerintah, sehingga pendidikan bagi masyarakat kelas bawah tidak hanya terfokus pada pendidikan formal yang pas-pasan, namun juga pendidikan ekstra yang untuk mendukung pendidikan formal di sekolah dan pengembangan diri. Sebagian kecil dari anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan akan sangat bermanfaat apabila dialokasikan untuk pengembangkan pendidikan yang telah dimulai sendiri oleh masyarakat lokal yang termarginalisasi. Selain itu perlu pula dibuat aturan formal yang dapat mengkoordinasi komunitas-komunitas ini sehingga tercipta jaringan yang dapat mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan para donatur dan volunteer.