Lebih  parah lagi adalah sarana prasarana pendidikan yang bisa mencerdaskan masyarkat di seluruh kabupaten, tidak ada perkembangan berarti baik sarana fisik dan non fisik. Dan rupanya pada instansi ini pun bukan tanpa masalah di daerah karena beberapa pejabat dinas pendidikan sebelum pejabat saat ini tersandung masalah pidana karena amburadulnya administrasi dan sistem pelaporan manajemen di instansi ini, artinya jika aspek pendidikan yang membuat pintar banyak orang sudah bermasalah apalagi instansi yang lainnya....
Mari kita dorong proses pengungkapan masalah PNS fiktif ini, semoga menjadi perbaikan dan kawalan yang baik untuk menuju daerah yang maju dan kreatif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H