71 TAHUN INDONESIA MENUJU MULIA DAN BERDAULAT
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) SULAWESI SELATAN
Indonesia Merupakan bangsa yang plural dari sisi manapun juga, secara etnik, suku, adat-istiadat, tradisi, bahasa dan agama, Indonesia merupakan representasi keragaman tersebut, itulah juga yang membentuk Indonesia yang sangat indah dan unik dari Negara manapun juga.
Namun dalam proses perkembangan bangsa, Indonesia yang indah, unik, menarik dan majemuk masih menyisakan banyak tugas bagi anak bangsa untuk memajukan dan membebaskan anak bangsa dari berbagai masalah kehidupan. Selama 71 tahun Indonesia merdeka, pesan-pesan konstitusi dan ideology Negara masih menjadi cita-cita belum sungguh-sungguh diimplementasikan, pesan mengenai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masih sebatas wacana politik.
Rezim politik silih berganti, partai bergantian mengendalikan kekuasaan dengan cita-cita ideologisnya, wakil rakyat dengan latar belakang sosial budaya dan agama telah mewarnai kehidupan kebangsaan, bahkan pasca Orde Baru, demokrasi diterima luas sebagai satu keniscayaan, namun praktek demokrasi masih sebatas prosedural, belum substansinya untuk membebaskan rakyat dari penindasan, eksploitasi, dan kemiskinan. Demokrasi kita hanya berhasil memilih para pejabat, sedikit sekali dari praktek demokrasi kita yang berhasil memilih pemimpin, akibatnya demokrasi dibajak oleh kelompok-kelompok tertentu yang hendak melanggengkan kekuasaan dan hendak menguasai masyarakat.
Selama 71 tahun Indonesia merdeka dan 18 tahun mempraktekkan demokrasi liberal, cita-cita dasar Negara ini dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masih menjadi retorika politik, wacana kekuasaan dan alat politik para elite dalam meraih dan merebut kekuasaan. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) SULAWESI SELATAN pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan sejumlah tokoh, diantaranya Prof. Dr. Hj. Syamsiah, Ishak Ngeljaratan, Dr. Halilintar Latief, Dr. Syarifuddin Jurdi, Ir. Budi Setiawan, Ir. Hamid Paramata, Drs. Slamet, Drs. Yarmin Nafi, MM, Syahruddin dan sejumlah tokoh etnik lainnya serta para mahasiswa (S1 dan S2), merekomendasikan bebarapa point kepada pemimpin, masyarakat dan semua elemen untuk mentransformasi Indonesia agar lebih beradab, mulai dari pusat hingga ke level yang paling rendah;
- Para pemimpin (pemimpin politik, sosial, intelektual, agama, adat, ekonomi, militer, perempuan) untuk membiasakan diri hidup sederhana dan meresapi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Kesedrhanaan dan kesejukan menjadi barang langka di negeri yang memiliki kekuatan kebudayaan, para pemimpin harus menjadi contoh dan teladan warga mengenai pentingnya kita hidup sederhana;
- Para pemimpin politik (elite berkuasa, birokrasi, anggota parlemen) bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan amanah rakyat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk membebaskan bangsa ini dari pengaruh luar dan menjaga kemandirian dan marwah bangsa agar menjadi bangsa yang bermartabat dan mampu menjaga kemungkinan pihak asing menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa
- Politik Indonesia akan jauh lebih beradab dan berkualitas apabila nilai-nilai lokal ditransformasi dan menjadi bagian dari praktek dan perilaku politik elite-elitenya. Kebijakan politik seharusnya merefleksikan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Ide dasarnya adalah politik yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai habitusnya.
- Kasus pengangkatan Menteri ESDM harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh anak bangsa ini, Menteri ESDM yang dilantik Presiden RI tanggal Archandra ternyata memiliki kewarnegaraan Amerika Serikat, ini merupakan “kecelakaan” yang sangat memprihatinkan. Bukti kecelakaan itu yakni Archandra diberhentikan sebagai Menteri ESDM dua hari sebelum negeri ini merayakan hari kemerdekaannya yang ke-71, karena melanggar konstitusi Indonesia.
- Perayaan hari kemerdekaan yang telah menjadi rutinitas bangsa ini dari tahun ke tahun yang berlangsung selama 71 tahun seharusnya bisa menjadi sarana untuk meresapi dan memaknai kembali nilai dasar yang mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Peringatan tujuh belasan tidak hanya sekedar rutinitas dan menghabiskan anggaran Negara, tetapi harus menjadi media strategis bagi penyadaran kembali nilai-nilai kebangsaan dan pesan-pesan utama para pendiri bangsa ini
- Penguatan kembali ekonomi masyarakat melalui kegiatan koperasi dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai kebudayaan.
- Kebijakan Tax Amnesti yang dikeluarkan pemerintah harus mendorong pada penguatan ekonomi bangsa, bukan untuk melindungi kepentingan kelompok ekonomi tertentu yang mengambil manfaat dari kebijakan Tax Amnesty yang hanya bersifat mengampuni para pengusaha yang nakal
- Memperkuat kembali fungsi keluarga sebagai institusi dasar dalam mendidik anak selain institusi pendidikan formal dan informal. Kini keluarga seakan-akan mengalami dilemma dalam era modernitas, fungsi keluarga telah dipreteli oleh perkembangan modernitas. Oleh karena itu, mendorong dilakukan proses revitalisasi fungsi dasar dan utama keluarga sebagai basis pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
- Dalam proses pembangunan di daerah, aparatur pemerintah daerah perlu memperhitungkan secara serius nilai-nilai dasar masyarakat yang telah membentuk tardisi dan peradaban warga. Politik yang mengabaikan nilai-nilai dasar yang membentuk masyarakat, akan kehilangan roh identitasnya, karena itu perlu secara serius mempersiapkan perangkat kelembagaan politik lokal yang dapat dijadikan dasar pembangunan masyarakat.
Tim Perumus
Dr. Andi Halilintar Latief, M.Pd. & Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si
