Di berbagai sudut kota, dari pedagang kaki lima hingga restoran mewah, dari loket tiket hingga kendaraan umum, kini pembayaran digital melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) semakin mendominasi.Â
Digitalisasi ini seolah menjadi "wabah" yang tidak bisa dihindari, memaksa berbagai sektor untuk beradaptasi dengan cepat.Â
Namun, apakah QRIS benar-benar memberikan kemudahan bagi semua orang, atau justru menjadi bentuk paksaan bagi mereka yang belum siap?
Digitalisasi transaksi sejatinya menawarkan berbagai manfaat, terutama dalam hal kecepatan dan keamanan. Dengan QRIS, konsumen tidak perlu repot membawa uang tunai atau mencari kembalian.Â
Di sisi lain, bagi pelaku usaha, QRIS mengurangi risiko kehilangan uang dan mempermudah pencatatan keuangan. Pemerintah pun diuntungkan karena sistem ini mendukung transparansi transaksi dan meningkatkan potensi pajak dari sektor informal.
Namun, tidak semua kelompok masyarakat menikmati kemudahan ini. Banyak pedagang kaki lima yang masih terbiasa dengan transaksi tunai menghadapi tantangan dalam menggunakan QRIS.Â
Masalah utama yang sering mereka keluhkan adalah kurangnya pemahaman tentang sistem ini, keterbatasan akses ke perangkat yang mendukung, serta kendala jaringan internet yang belum merata. Bagi mereka, penggunaan uang tunai tetap lebih sederhana dan praktis.
Di sektor kuliner, restoran dan kafe semakin banyak yang mewajibkan pembayaran digital, bahkan beberapa tempat tidak lagi menerima uang tunai.Â
Hal ini memang mempercepat transaksi dan mengurangi risiko kesalahan dalam penghitungan kas. Namun, bagi pelanggan yang tidak memiliki aplikasi pembayaran digital, kebijakan ini terasa seperti diskriminasi.Â
Tidak semua orang nyaman dengan sistem cashless, terutama generasi tua yang terbiasa dengan pembayaran konvensional.
Sementara itu, di dunia transportasi, QRIS telah diterapkan di berbagai layanan, mulai dari angkutan online hingga commuter line. Penggunaan QRIS dalam pembelian tiket KRL, misalnya, mengurangi antrean dan mempercepat proses masuk ke peron.Â
