Menyingkapi Tirai Kekuasaan: Distorsi Demokrasi Indonesia

Demokrasi sering kali dipandang sebagai puncak sistem pemerintahan modern, dengan klaim utama bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.

Prinsip ini bertujuan memberikan hak suara yang setara bagi setiap individu, memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menjadikan pemimpin bertanggung jawab kepada publik.

Demokrasi Mudah Dimanuipulasi

Dalam praktiknya, demokrasi kerap berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh segelintir elite politik, bahkan digunakan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu.

Baca juga: Pesan Simbah, Jangan Makan Gula-gula (Kekuasaan)

Sejak zaman Yunani Kuno, demokrasi telah menjadi simbol kebebasan dan kesetaraan. Filosofi ini berakar pada ide bahwa semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Seperti yang diungkapkan Aristoteles, demokrasi juga rentan terhadap manipulasi oleh demagog yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kesejahteraan rakyat.

Pandangan ini semakin relevan dalam konteks politik modern, di mana elite politik sering kali memanfaatkan kelemahan sistem untuk mempertahankan kekuasaan.

Dinasti Politik Perusak Demokrasi

Baca juga: Mengapa Kekuasaan Harus Dibatasi?

Salah satu distorsi terbesar dalam demokrasi adalah fenomena dinasti politik. Dalam sistem ini, kekuasaan berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lain, tanpa membuka peluang yang sama bagi kandidat baru.

Baca juga: Kontroversi Partai Coklat pada Pilkada: Apakah Demokrasi Kita Terancam?

Praktik ini tidak hanya mengurangi esensi demokrasi sebagai sistem yang inklusif, tetapi juga menguatkan dominasi kelompok tertentu dalam politik.

Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan lebih kepada melanggengkan pengaruh keluarga tersebut.