Pilkada dan Tangisan Demokrasi: Memilih Berdasarkan Amplop, Mengabaikan Visi Misi

Pilkada 2024 yang digelar serentak di berbagai daerah menjadi cerminan nyata dari kualitas demokrasi di Indonesia. 

Meskipun pelaksanaan pemilu berjalan tanpa hambatan besar, banyak kekhawatiran yang muncul terkait kualitas proses tersebut, terutama berkaitan dengan transparansi, integritas, dan partisipasi publik. 

Evaluasi pemilu kali ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menunjukkan kelemahan-kelemahan signifikan dalam proses demokrasi.

Politik uang

Baca juga: Pilkada, Pertarungan Demokrasi vs Oligarki

Meski telah ada aturan ketat mengenai politik uang, praktik ini tetap terjadi secara meluas, bahkan menjadi bagian dari strategi politik yang tidak terhindarkan. 

Tidak jarang, kandidat atau tim sukses mereka menggunakan berbagai cara untuk membeli suara demi meraih kemenangan, mengabaikan esensi sejati dari demokrasi yang seharusnya menekankan pada pilihan bebas dari masyarakat.

Praktik politik uang ini tentu mempengaruhi kualitas pemilu secara keseluruhan. Di satu sisi, ia menciptakan ketidaksetaraan di antara calon-calon pemimpin yang mampu mengakses dana kampanye yang besar dengan mereka yang tidak mampu. 

Ini menjadikan pemilih terjebak dalam situasi di mana suara mereka lebih dipengaruhi oleh iming-iming material daripada pilihan rasional yang berbasis pada kebijakan dan visi masa depan.

Baca juga: Peran Pemilih Sebagai Subyek atau Obyek dalam Demokrasi?

Selain itu, hasil pemilu yang diumumkan tidak serta-merta mengakhiri diskursus politik yang terjadi di masyarakat. 

Baca juga: Integritas vs. Endorsement: Bagaimana Memilih Pemimpin yang Tepat? Jangan Salah Coblos!

Kecurangan Pemilu 

Meskipun pasangan pemenang telah merayakan kemenangan mereka, isu soal kecurangan pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi topik utama.