Politisasi Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran di Indonesia

Program pendidikan yang dicanangkan oleh satu pemerintah bisa saja dihentikan atau digantikan tanpa memperhatikan hasil atau dampaknya, yang mengarah pada ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. 

Pergantian kebijakan terkait pelaksanaan ujian nasional (UN), yang sering kali berubah antara sistem kelulusan berbasis ujian nasional dan penilaian berbasis sekolah. 

Perubahan kebijakan ini menambah kebingungan di kalangan guru, siswa, dan orang tua, serta mengurangi keefektifan pendidikan itu sendiri.

Intervensi Politik yang Menghambat Inovasi

Politisasi pendidikan juga sering kali mengarah pada intervensi politik yang membatasi kebebasan akademik dan inovasi dalam dunia pendidikan. 

Kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dapat mengekang kebebasan dosen dan guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan berbasis pada penelitian ilmiah. 

Pembatasan penggunaan bahan ajar yang dianggap "terlalu liberal" atau "tidak sesuai dengan norma-norma budaya" oleh beberapa pihak yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu. 

Dengan pembatasan ini, pendidikan menjadi terbelenggu oleh standar yang ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman, menghambat terciptanya pembelajaran yang dinamis dan relevan.

Pendidikan yang Bias dan Polarisasi Ideologis

Selain menghambat kebebasan akademik, politisasi pendidikan juga bisa menyebabkan polarisasi ideologis di kalangan siswa. 

Sebagai contoh, siswa yang berasal dari keluarga atau komunitas dengan afiliasi politik tertentu bisa mengalami diskriminasi atau mengalami kesulitan dalam menyuarakan pendapat yang berbeda.