Pemerintahan Prabowo secara resmi telah merestrukturisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga bagian terpisah.
Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Pemecahan Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tiga kementerian yang terpisah juga menimbulkan pertanyaan besar terkait nasib Kurikulum Merdeka, sebuah kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Nadiem Makarim sejak 2020.Â
Kurikulum ini telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa.Â
Dengan adanya perubahan struktur kementerian, bagaimana keberlanjutan Kurikulum Merdeka menjadi sorotan utama bagi banyak pihak yang peduli pada dunia pendidikan.
Kuriklum Merdeka dan Tantangan Global
Kurikulum Merdeka sejatinya sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.Â
Pemecahan kementerian ini, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Prof. Abdul Mu'ti, memberikan harapan bahwa kebijakan ini akan tetap dilanjutkan dan bahkan dikembangkan lebih lanjut.Â
Abdul Mu'ti sendiri menyatakan komitmennya untuk melestarikan hal-hal baik yang sudah ada, termasuk kebijakan-kebijakan besar seperti Kurikulum Merdeka.
Fleksibilitas Kurikulum MerdekaÂ
Kurikulum Merdeka tidak hanya menyasar pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga memiliki dampak pada pendidikan tinggi, di mana pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan juga menjadi relevan di perguruan tinggi.Â
