Politik Dinasti dan Pertaruhan Masa Depan Demokrasi

Politik dinasti merupakan fenomena di mana kekuasaan politik diwariskan dalam satu keluarga atau lingkaran kerabat. 

Di Indonesia, fenomena ini bukan hal yang asing, terutama di tingkat daerah, di mana anggota keluarga dari pemimpin yang berkuasa sering kali menjadi calon kuat dalam pemilu berikutnya. 

Meskipun secara hukum tidak ada aturan yang secara tegas melarang dinasti politik, dampaknya terhadap demokrasi sangat signifikan. 

Politik dinasti cenderung melemahkan beberapa prinsip dasar demokrasi, seperti kompetisi yang adil, representasi rakyat, dan transparansi pemerintahan.

Baca juga: Oportunis Politik Penyebab Erosi Demokrasi

Pengertian Politik dinasti

Politik dinasti bisa diartikan sebagai kondisi di mana kekuasaan politik dipegang secara berkelanjutan oleh anggota keluarga yang sama, baik di tingkat lokal maupun nasional. 

Dalam banyak kasus, kekuasaan berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau bahkan melibatkan anggota keluarga lainnya seperti istri, anak, atau saudara.

Mereka memanfaatkan pengaruh dan kekuatan yang dimiliki untuk menempatkan anggota keluarga lain di posisi-posisi penting dalam pemerintahan.

Baca juga: Petani Milenial di Candirejo Panen Semangka: Inovasi Pertanian Memanfaatkan Demplot

Pendapat Tokoh tentang Politik Dinasti

Baca juga: Nasib Peternak Sapi di Gunungkidul Saat Musim Kemarau Melanda

Robert Michels

Robert Michels, seorang sosiolog Italia, dikenal dengan teori "Hukum Besi Oligarki" yang mengemukakan bahwa semua organisasi, termasuk partai politik cenderung berubah menjadi oligarki.