Mohon tunggu...
Olof Ansaka
Olof Ansaka Mohon Tunggu... -

1. Sebagai Papuan Psychologist, yang sehari-hari bekerja sebagai counselor di Timika - Papua

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Bagi-bagi Uang 1 Miliar Per Kampung

2 Februari 2010   07:45 Diperbarui: 26 Juni 2015   18:07 108
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bupati Kabupaten Mimika, Klemen Tinal, SE, MM mengatakan Pemda sudah menyiapkan mekanisme pemanfaatan Dana Eme Neme Yauware yang akan dikucurkan ke tiap-tiap kampung, sebesar Rp. 1 milliard, agar penggunaannya tepat sasaran.

Lebih lanjut Bupati Klemen Tinal menjelaskan bahwa program pembangunan yang dikejar untuk dilaksanakan dengan Dana Eme Neme Yauware selama dua tahun terakhir, yaitu pembangunan kampung dan masyarakatnya.

Menurutnya, pengaturan pembangunan di Kabupaten Mimika tidak begitu rumit. Yakni, tinggal menghitung jumlah penduduk serta mengetahui apa yang diinginkan masyarakat di tiap kampung.

Bupati Klemen Tinal juga mengatakan  bahwa sesuai hasil survey di daerah Kabupaten Mimika, Dana Eme Neme Yauware akan digunakan untuk membangun 17.000 unit rumah penduduk layak huni yang dilakukan secara bertahap. Program lainnya adalah pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), rumah mantri, rumah guru dan penyediaan listrik di tiap-tiap kampung.

Selain bidang fisik, melalui dana tersebut pemerintah kabupaten juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber dana manusia (SDM). "Tahun depan dengan Dana Eme Neme Yauware, Kabupaten Mimika sudah dapat mengirimkan anak-anak Papua untuk bersekolah ke luar negeri," katanya.

Menanggapi rencana pengucuran dana besar-besaran ke kampung-kampung, berbagai kalangan masyarakat menanggapi dengan pro dan kontra. Kelompok masyarakat yang pro mengatakan bahwa sudah saatnya masyarakat Papua, yang berada di kampung-kampung, gunung-gunung, lembah-lembah menikmati hasil kekayaan tanah-nya, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kelompok masyarakat yang kontra mengatakan bahwa pemerintah sedang meninabobokan masyarakat asli Papua agar tidak berpikir untuk keluar dari NKRI.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun