Konstelasi Politik Bergeser Ke Daerah
Sebentar lagi perhelatan politik akan bergeser ke daerah, baik di provinsi maupun kabupaten. Hal ini dikarenakan akan terjadi pemilihan bupati dan gubernur serentak.
Memang untuk menyatakan diri sebagai negara demokrasi, pemilihan oleh rakyat tidak bisa dihindari, karena rakyat yang memiliki mandat demokrasi.
Namun yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah ada evaluasi menyeluruh dalam sistem pelaksanaan demokrasi dengan cara seperti sekarang? Atau mungkin diwakilkan seperti dulu?
Hal ini kiranya perlu dicermati. Kalau memperhatikan secara langsung keuntungan atau kebermanfaatan rakyat dalam memilih bupati atau gubernur, rasanya sangat sedikit korelasinya. Mengapa? Bukankah suara mereka sudah diserahkan, diwakilkan kepada DPRD tk 1 maupun tk 2. Terus mengapa ada lagi pemilihan pemimpin daerah? Apakah calon pemenang di legislatif akan bergeser memilih calonnya?
Kalau toh calon gabungan partai politik atau satu partai politik, toh rakyat akan digiring oleh wakilnya yang sudah dipilih. Kecil kemungkinan terjadi pergeseran pemilih.
Memang sepanjang UU tentang pemilu belum dicabut, sistim atau pola ini akan terus berlanjut. Kelebahan utama adalah biaya yang dikeluarkan negara sangat tinggi dan tentu akan menguras dana yang mestinya dipakai untuk membangun yang lain. Disisi lain juga rentan perpecahan antar warga itu sendiri.
