Pembangunan nasional sejatinya merupakan proses transformasi menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan masih kerap diperlakukan sebagai objek pembangunan, bukan subjek utama yang memiliki kapasitas dan kemampuan strategis. Paradigma ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi secara fundamental menghalangi pencapaian pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Selama ini, partisipasi perempuan dalam pembangunan seringkali dibatasi pada konsep kuota formal yang sekadar memenuhi persyaratan administratif. Padahal, kesetaraan gender bukanlah sekadar soal jumlah atau kehadiran simbolis, melainkan tentang kualitas keterlibatan, pengakuan kapabilitas, dan pemberian ruang yang setara untuk berkontribusi secara substantif.
Faktanya, potensi perempuan dalam mendorong pembangunan sangatlah signifikan. Berbagai studi internasional konsisten menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, hasilnya jauh lebih komprehensif dan berkelanjutan. Mereka membawa perspektif yang lebih holistik, memperhatikan aspek-aspek sosial yang kerap terabaikan dalam pendekatan pembangunan konvensional.
Di sektor ekonomi, misalnya, keterlibatan perempuan telah membuktikan dampak transformatifnya. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan dapat meningkatkan produktivitas nasional dan menurunkan angka kemiskinan. Perempuan cenderung lebih bijak dalam mengelola sumber daya, mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan keluarga dan investasi jangka panjang, serta memiliki jejaring sosial yang kuat untuk pengembangan usaha.
Namun, tantangan struktural masih menghadang. Sistem patriarki yang mengakar kuat masih membatasi ruang gerak perempuan. Akses terhadap pendidikan, modal usaha, dan kesempatan pengembangan karier masih jauh dari ideal. Stereotipe yang mendekam dalam budaya organisasi dan masyarakat kerap mendiskreditkan kemampuan perempuan, membatasi mereka pada peran-peran tradisional yang sempit.
Pendidikan menjadi kunci utama dalam mentransformasi paradigma ini. Investasi dalam pendidikan perempuan tidak sekadar memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang bagi mereka untuk mendefinisikan ulang perannya dalam ekosistem pembangunan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas akan melahirkan generasi perempuan yang percara diri, kritis, dan mampu berkontribusi secara signifikan di berbagai lini pembangunan.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perspektif perempuan memiliki nilai strategis yang tak tergantikan. Mereka umumnya memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sosial. Keterlibatan mereka dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan manusiawi.
Politik pun membutuhkan transformasi substantif. Keterwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan tidak cukup sekadar memenuhi kuota, melainkan harus disertai dengan pemberian kewenangan riil untuk mempengaruhi kebijakan. Mereka perlu didorong untuk mengambil peran strategis dalam formulasi kebijakan, bukan sekadar menjadi pelengkap atau pengisi ruang kosong.
Tantangan sistemik memang tidak mudah untuk diubah. Dibutuhkan komitmen multi-pihak: pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Kebijakan afirmatif perlu dirancang tidak sekadar bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Pemberian akses, kesempatan pengembangan kapasitas, dan lingkungan kerja yang inklusif menjadi prasyarat fundamental.
Transformasi membutuhkan waktu dan kerja keras. Namun, investasi dalam kesetaraan gender adalah investasi paling cerdas dalam pembangunan. Setiap perempuan yang diberdayakan, setiap batasan yang diruntuhkan, adalah langkah menuju ekosistem pembangunan yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.
Saatnya kita melampaui sekadar kuota. Saatnya membangun ekosistem di mana setiap individu, tanpa membedakan gender, memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi, berkembang, dan mengukir sejarah pembangunan bangsa.
